SEJUMLAH 19.714 HONORER K1 DARI TOTAL 27.241 TUN TAS, SISANYA BELUM DIUSULKAN INSTANSINYA

 

Pengangkatan 27.241 tenaga honorer kategori 1 (K1) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum tuntas.

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) untuk 7.257 orang honorer K1 tertunda karena belum ada usul dari instansi masing-masing. Pelaksana pemberkasan NIP tenaga honorer K1 itu ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala BKN Eko Sutrisno mengatakan, dari seluruh tenaga honorer K1 yang wajib diproses NIP-nya, baru ada 19.714 orang yang sudah beres.  “Sisanya belum bisa diproses karena belum ada usul dari instansi masing-masing,” tandas Eko kemarin.

Eko menjelaskan posisi BKN adalah sebagai lembaga yang memroses pemberkasan NIP jika sudah ada usul dari instansi tempat tenaga honorer K1 tadi bekerja. Meski secara prinsip seluruh tenaga honorer K1 wajib diangkat menjadi CPNS, BKN tetap menunggu usul dari insansi.

Sistem yang berlaku untuk pengangkatan tenaga honorer K1 itu sama dengan pengangkatan CPNS dari pelamar umum.  Meski pelamar umum dinyatakan lulus tes CPNS, tetapi jika instansi tempatnya akan bekerja belum mengajukan usul maka BKN tidak bisa memroses penerbitan NIP.

Muncul sejumlah dugaan kenapa instansi tidak segera melakukan pemberkasan NIP untuk tenaga honorer K1 mereka.  Di antaranya mereka menunggu polemik pengangkatan honorer K1 benar-benar tuntas. Pihak BKN tidak menutup mata di sejumlah daerah masih ada polemik pasca pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi CPNS.

Ada sejumlah orang yang yakin dirinya masuk kategori tenaga honorer K1, tetapi batal diangkat menjadi CPNS. Polemik-polemik seperti itu sedang dibereskan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Eko menuturkan, penerbitan NIP adalah tugas sehari-hari BKN. Karena itu lambatnya usul pemberkasan NIP akan mengganggu tugas utama BKN. Tetapi dia siap mengeluarkan batas akhir pengajuan NIP untuk tenaga honorer K1.

“Kita sedang berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB untuk menetapkan batas akhir pemberkasan NIP untuk honorer K1,” pungkasnya. (wan/oki/jpnn)

HAPUSKAN MODEL CERAMAH UNTUK PELATIHAN KURIKULUM 2013 BAGI INSTRUKTUR NASIONAL, GURU INTI, GURU KELAS, GURU MAPEL

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kemendikbud Syawal Gultom menuturkan, persiapan pelatihan guru sudah matang. “Data-data peserta sudah beres semua, sudah disebar ke daerah. Nanti tinggal verifikasi akhir dan penetapan,” katanya, Kamis (28/2).

Syawal menjelaskan, pelatihan dimulai dengan penataran instruktur nasional. Posisi struktur nasional ini sepenuhnya diisi oleh para dosen dari kampus Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Tahapan selanjutnya adalah pelatihan untuk jenjang guru inti. Posisi guru inti diisi oleh guru-guru  berprestasi, baik nasional maupun internasional. Diperkirakan para guru inti akan dilatih pada Mei nanti.

Menurutnya, saat ini nama-nama guru yang akan dijadikan guru inti sudah ada di dinas pendidikan kabupaten dan kota. Setelah diverifikasi oleh dinas pendidikan setempat, data guru inti akan divalidasi akhir oleh Kemendikbud. “Intinya yang lolos menjadi guru inti ini adalah guru yang benar-benar berprestasi,” kata dia. Syawal menjamin untuk penetapan guru inti tidak ada instilah kongkalikong. Karenanya, jangan sampai ada calon guru inti yang tertipu menyerahkan uang ke oknum dinas pendidikan kabupaten atau kota.

Seluruh guru inti ini akan ditugasi melatih guru kelas dan guru mata pelajaran pada Juni depan. Setiap tiga orang guru inti, dibebani melatih 30-40 orang guru kelas atau guru mata pelajaran. Pelatihan mulai dari jenjang instruktur nasional, guru inti, hingga guru kelas dan guru mata pelajaran harus full praktek.

Setiap pelatihan di masing-masing jenjang tadi digelar selama 52 jam dalam lima hari. Selama kurun waktu pelatihan itu, jangan sampai dijalankan seperti pelatihan guru yang berjalan saat ini. banyak ceramahnya. Jadinya seperti seminar, bukan pelatihan. (wan/JPNN)

 

Lowongan CPNS Tahun 2014 Sebanyak 4,7 Juta

Meski aroma jual beli kursi CPNS kental sekali, Sofian mengatakan pemerintah tidak menutup kran rekrutmen baru. Pada tahun 2014 nanti ada 4,7 juta formasi CPNS baru untuk guru dan dosen. “Kemungkinan besar mulai dibuka per 1  Januari 2014. Dan nanti namanya aparatur sipil negara (dengan asumsi RUU ASN telah disahkan, red),” katanya.

Sofian menuturkan jika seluruh kuota CPNS itu akan dipisah menjadi dua jenis. Yakni aparatur sipil negara kategori PNS sebanyak 2 juta. Lalu sisanya sebesar 2,7 juta adalah aparatur sipil negara kategori pegawai negeri perjanjian kerja (PNS kontrak).

Dia menegaskan lagi jika penerapan PNS kontrak itu bukan bentuk melegalkan praktek rekrutmen tenaga honorer. Sofian mengatakan jika rekrutmen PNS kontrak dilaksanakan seketat rekrutmen PNS tetap. “Kualifikasi dan kuotanya juga tidak sembarangan. Berbeda dengan tenaga honorer,” kata dia. (wan/nw-JPNN)

Pengangkatan tenaga honorer Kategori-2 hanya 30 hingga 35 persen saja

NASIONAL – HUMANIORA

Rabu, 09 Januari 2013 , 00:09:00

JAKARTA–Sebanyak 630 ribuan honorer kategori dua (K2) akan mengikuti tes CPNS yang diperkirakan dimulai awal semester kedua mendatang. Namun dari jumlah tersebut kuota yang disiapkan tidak lebih dari 35 persen. Sehingga separuh lebih honorer K2 hanya bisa gigit jari.

“Untuk pengangkatan tenaga honorer yang sudah masuk K2 hanya akan diangkat sekitar 30 hingga 35 persen saja. Itupun pengangkatannya akan melalui tes,” kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Selasa (8/1).

Terbatasnya kuota tersebut, menurut dia, karena banyak yang non kategori. Misalnya, kategori yang dibutuhkan ada guru matematika tapi yang banyak guru bahasa Indonesia, atau yang dibutuhkan penyuluh adanya tenaga administrasi.

Dari 630 ribuan honorer K2, posisi teratas (80 persen) adalah guru, 10 persen tenaga medis, dan sisanya tenaga administrasi. Dari jumlah guru pun, terbanyak yang mengajar bahasa Indonesia sehingga non kategori. “Melihat performance honorer K2, sekitar 70 persen tidak akan lolos,” ujarnya.

Mengenai data listing untuk uji publik K2, lanjut Tumpak, sudah ada pada seluruh Kantor Regional (Kanreg) BKN. Namun listing tersebut belum dibagikan ke unit pengelola kepegawaian daerah (BKD-red) sebelum ada regulasinya.

Ditanya soal nasih honorer K2 yang tidak lolos tes, dia mengatakan, akan diarahkan ke pegawai tidak tetap pemerintah (PTTP). Hanya saja, tidak semuanya bisa masuk PTTP, tapi khusus untuk honorer yang punya formasi.

Semisal, instansi A kekurangan tenaga guru bahasa Indonesia, honorer yang mengabdi di instansi tersebut masih bisa bekerja dengan status PTTP. Apabila instansi A tidak membutuhkan lagi, honorernya akan diberhentikan.

“Prinsipnya, tenaga honorer K2 yang direkrut baik CPNS maupun PTTP harus sesuai kebutuhan instansinya. Di samping tersedia jabatan maupun formasi bagi honorer bersangkutan,” tandasnya. (esy/jpnn)

PENGANGKATAN CPNS HONORER K1

JAKARTA – Untuk gelombang pertama, sejumlah daerah sudah mengumumkan data honorer yang lolos, beberapa waktu lalu. Sesuai surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/3508/M.PAN dan RB tertanggal 21 Desember ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Tasdik Kinanto. Dalam surat itu dinyatakan, bahwa pengumuman CPNS K1 pada tanggal 19 Desember 2012 lalu merupakan formasi tahap I. Jadi, masih ada susulan pengumuman.
Yang termasuk susulan itu, terdata 21 ribu tenaga honorer yang berasal dari 32 pemkab/pemko se-Indonesia, saat ini masih dalam tahap pengecekan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP fokus pada data mereka digaji dari APBN/APBD, sedangkan pengecekan dokumen dilakukan BKN. Ini menurut Deputi Bidang Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun (Dakatsi) Badan Kepegawaian Negara BKN) Sulardi kepada JPNN, (3/1/2013).

Refleksi Guru di Tahun 2012

Saya tidak memiliki catatan apa-apa di akhir 2012 ini, kecuali menuliskan kembali cerita Oemar Bakri yang pernah saya baca. Suatu saat, Oemar Bakri ke sekolah naik motor. Ban motornya kempes. Waktu mau ditambal, lubangnya ada tiga, sedangkan tambalannya sudah sembilan. Maka Pak Oemar Bakri harus beli ban, karena tak membawa uang kontan, ia terpaksa harus naik angkodes ke bank.
0956267620X310
Secara kebetulan semua yang ditemuinya hari itu pernah menjadi muridnya. Si X, si sopir angkodes, si Y tukang tambal ban, si Z petugas bank. Pelayan toko ban juga muridnya. Bahkan saat uangnya dicopet, tukang copetnya juga mantan muridnya. Sama seperti polisi yang menangkap pencopet itu, juga muridnya.

Selesai upacara pelepasan purna tugas, beberapa tahun kemudian, ternyata di luar ruangan banyak orang telah menunggu Pak Oemar Bakri yang resmi pensiun itu. Anak-anak didiknya, si Z menjadi kepala unit bank, yang polisi sekarang perwira polisi, sopir angkodes X jadi pengusaha angkutan, dan Y punya toko ban. Mereka datang untuk menghadiahi Oemar Bakri sebuah mobil. Sebuah penghargaan yang tulus yang dananya dikumpulkan oleh para mantan muridnya.

Tapi yang lebih mengejutkan, Oemar Bakri malah memilih menyerahkan mobil penghargaan itu untuk sekolahnya, bukan penghargaan untuk dirinya sendiri. Sekolah lebih membutuhkan ketimbang dirinya yang sudah pensiun. Demikianlah, kalau bagi kebanyakan orang, penghargaan materi masih dianggap sebagai penghargaan yang lebih dari segala-galanya, tetapi bagi seorang guru dengan sebuah kecintaan yang dalam terhadap profesi, penghargaan berupa uang atau materi bukanlah segala-galanya. Sayangnya, itu semua hanya milik Oemar Bakri. Guru yang sangat ideal di alam fiksi.

Listing Tenaga Honorer K-1 Keluar November Jadwal Pengangkatan Tetap Akhir Tahun

NASIONAL – HUMANIORA

Rabu, 24 Oktober 2012 , 04:44:00

Foto: Arundono/Dok.JPNN
JAKARTA - Batas waktu bagi pemerintah untuk mengangkat seluruh tenaga honorer kategori 1 (TH K-1) semakin mepet. Sesuai amanah peraturan pemerintah, mereka wajib diangkat paling lambat akhir tahun ini. Data sementara, TH K-1 yang positif akan diangkat CPNS hanya 47.622 orang.

Di tengah batas waktu yang hampir habis ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengembut penuntasan validasi data-data TH K-1. “Jadwal kami November depan listing atau daftar nama-nama TH K-1 yang akan diangkat sudah dikeluarkan,” kata Kepala BKN Eko Sutrisno di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Selasa (23/10).

Listing tersebut akan disampaikan ke Kemen PAN-RB untuk mendapatkan pengesahan kuota CPNS baru. Selanjutnya akan diserahkan ke kepala masing-masing instansi untuk diumumkan dan segera melaksanakan pemberkasan NIP.

Pejabat asal Trenggalek, Jawa Timur itu mengatakan jika tugas penganggkatan TH K-1 pada 2012 diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012. Dia menjelaskan jika saat ini BKN dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan quality assurance (QA) kepada seluruh daftar TH K-1.

Menurut Eko data TH K-1 yang masuk pengecekan akhir dengan sistem QA tadi adalah tenaga honorer yang telah memenuhi kriteria (MK). Jumlah TH K-1 yang telah ditetapkan berstatus MK berjumlah 71.467 orang. Jumlah yang lumayan banyak ini diprediksi bakal menyusut. Alias jumlah TH K-1 yang diangkat nanti tidak genap 71.467 orang.

Fenomena ini muncul lantaran banyak nama-nama TH K-1 yang tidak lolos dalam saringan QA. Hingga 15 Oktober lalu, BKN menyatakan bahwa TH K-1 yang lolos QA dan berhak diangkat menjadi CPNS akhir tahun ini hanya berjumlah 47.622 orang saja. Ini berarti masih saja ada nama-nama TH K-1 MK yang ternyata siluman atau palsu. “Proses QA masih berjalan tetapi sebagian besar (TH K-1 MK, red) sudah disaring,” kata dia.

Eko menuturkan karena proses QA masih berjalan, TH K-1 yang siap diangkat sejumlah 47.622 tadi berpeluang bertambah. “Tapi bertambahnya tidak akan besar. Karena ada yang tidak lolos QA.

Pada prinsipnya Eko mengatakan proses saringan harus seketat mungkin. Ini diambil karena mereka tidak ingin ada protes setelah para TH K-1 diangkat menjadi CPNS langsung tanpa tes.(wan)

Tes CPNS 2012 dan 2013

Tes tulis CPNS baru yang berasal dari pelamar umum akan dijalankan 8 September 2012 mendatang. Secara teknis pembuatan soal untuk seleksi ini, tetap digarap oleh konsorsium 10 PTN yang diketuai UGM. Standar kesulitan soal belum diumumkan oleh tim dari konsorsium ini.

Para calon sarjana yang sudah ancang-ancang untuk mengikuti tes CPNS baru periode 2013 harus bersabar, karena pemerintah pusat mengindikasikan jika tahun depan tidak ada tes CPNS baru untuk pelamar umum.

Tahun 2013 Kemen PAN-RB berupaya menuntaskan pengangkatan tenaga honorer Kategori II (K II) atau yang tidak digaji dari APBN atau APBD yang jumlahnya mencapai 600 ribu orang. Sistem pengangkatan tenaga honorer K II ini berbeda dengan pengankatan tenaga honorer Kategori I (digaji APBN atau APBD). Seperti diketahui, akhir tahun ini tenaga honorer K I akan diangkat langsung tanpa tes. Sedangkan untuk pengangkatan tenaga honorer K II wajib dilakukan dengan tes tulis.

[sumber JPNN.Com via Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Tasdik Kinanto di Jakarta kemarin (28/8)]

SK CPNS Honorer Kategori 1 terbit Januari 2013

NASIONAL – HUMANIORA

Sabtu, 21 Juli 2012 , 04:15:00

JAKARTA – Ada kabar baik bagi para tenaga honorer kategori 1 yang tengah menunggu pengangkatan. KemenPAN dan RB menjanjikan bakal menyelesaikan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum bulan Oktober tahun ini. Hal tersebut memungkinkan kepastian pengangkatan para tenaga honorer K1 tahun 2012.

“Kita upayakan juklak dan juknis pengangkatan honorer K1 akan segera diselesaikan. Kalau bisa bulan Oktober ini selesai,”ujar Sekretaris KemenPAN dan RB Tasdik Kinanto, di gedung KemenPAN dan RB, kemarin (20/7).

Pernyataan Tasdik tersebut dibenarkan oleh WamenPAN dan RB Eko Prasojo. Dia memaparkan, saat ini pihaknya sedang berupaya menyelesaikan juklak dan juknis tersebut sebelum akhir tahun.

Eko pun memastikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan para tenaga honorer K1 yang telah lulus uji publik di daerahnya masing-masing bisa diberikan pada 1 Januari tahun depan. “Kita upayakan per 1 Januari 2013, SK CPNS sudah diterima para tenaga honorer K1 yang sudah lulus uji public,”jelas Eko.

Eko memaparkan, pemerintah menyediakan kuota 72 ribu bagi para tenaga honorer K1. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan jumlah pasti. Sebab, berdasarkan uji public, masih banyak complain yang masuk. Karena itu, uji public yang sedianya diselesaikan akhir Maret menjadi molor. “Karena keterlambatan pengiriman data, jadi diundur sampai bulan April,” jelasnya.

Namun, Eko menambahkan, pihaknya berupaya melakukan pengangkatan terlebih dahulu bagi para tenaga honorer yang sudah lulus uji publik. “Tapi, itu juga jumlah pastinya belum ada. Karena kita sampai saat ini masih harus melakukan verifikasi dan investigasi terkait complain yang masuk,” tambah dia.

Ketika ditanya soal metode investigasi, Deputi SDM bidang Aparatur KemenPAN dan RB Ramli Naibaho menyatakan investigasi tersebut dilakukan dengan cara menggali informasi terkait complain yang bersangkutan. “Istilahnya kita mencari informasi dalam bentuk lain,”ujar dia.

Seperti diketahtui, terbitnya PP 56 Tahun 2012 tentang revisi kedua PP 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS belum bisa ditindak-lanjuti BKN.

Sebab, proses penyelesaiannya masih harus menunggu juklak dan juknis berupa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) dan Peraturan Kepala BKN.

Dengan adanya Juknis dan Juklak tersebut, BKN sudah bisa memproses permberkasan honorer K1. Apalagi honorer K1 yang sudah clear akan diproses lebih dahulu NIP-nya (Nomor Induk Pegawai).

Sebelumnya, Menteri PAN&RB Azwar Abubakar dalam rapat kerja Komisi II DPR RI mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pemberkasan honorer K1 yang sudah clear. Ini sebagai reward bagi instansi yang tidak memuat data honorer K1 palsu alias dimanipulasi. (Ken)

Daftar Instansi Rekrutmen CPNS 2012

NASIONAL – HUMANIORA

Sabtu, 21 Juli 2012 , 03:58:00

Instansi Pusat:

Kementerian Luar Negeri
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Keuangan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian Kesehatan
Kementerikan Pendidikan dan Kebudayaan (khusus dosen)
Kementerian Dalam Negeri (khusus IPDN)
Kementerian Perdagangan
Sekjen BPK
Sekjen MA
Sekretariat Negara
Badan Pusat Statistik (khusus ikatan dinas)
Badan Intelegen Nasional (ikatan dinas)
BPKP (ikatan dinas)
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Pertanahan Nasional
BPOM
BMKG
BNP2TKI
LKPB
BNN

25 Instansi Daerah :

Kota Sungai Penuh
Kab Banyuasin
Kab Musirawas
Kab Empat Lawang
Kota Lubuk Linggau
Kab Lebong
Provinsi Bangka Belitung
Kab Bangka Barat
Kab Bangka Tengah
Kab Anambas
Kab Bogor
Kota Bandung
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Bali
Kab Badung
Kota Balikpapan
Kab Tojo Una-una
Kab Manggarai Timur
Kab Tulang Bawang
Provinsi Jawa Timur
Kota Surabaya
Kota Sibolga
Kab Labuhan Batu Utara
Kab Kubu Raya
Kab Labuhan Baru Selatan

Sumber: Kemenpan-RB. (esy/JPNN)

Rekrutmen CPNS Tahun 2012

Jum’at, 20 Juli 2012 , 15:02:00
JAKARTA–Kuota CPNS nasional tahun ini yang akan terisi hanya 14.560 orang. Padahal kuota yang disiapkan pemerintah sebanyak 61.560 orang. Itu berarti ada 47 ribu kursi yang hangus alias tidak terisi.
“Yang bisa kita terima tahun ini hanya 14.560 orang saja dari usulan 47 instansi sebanyak 76 ribu. Sisanya (47 ribu) tidak terisi dan tidak bisa diusulkan untuk 2013,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Ramli Naibaho di kantornya, Jumat (20/7).
Dibeberkannya, dari 47 instansi yang mengusulkan terbanyak kuotanya adalah pusat yaitu 11.879. Sedangkan instansi daerah ada 25 yang mengusulkan dan kuota yang disetujui 2.681 orang.
“Instansi pusat yang mengusulkan sebenarnya ada 59 tapi yang layak hanya 23 saja. Sedangkan daerah ada 47 dan layak 25,” terang Ramli.
Minimnya kuota CPNS dari daerah, menurut dia karena banyak yang belanja pegawainya di atas 50 persen. Meskipun ke-47 instansi tersebut telah memasukkan analisis jabatan (Anjab) maupun analisis beban kerja (ABK).
“Syarat utama diberikan formasi selain harus ada Anjab dan ABK, belanja pegawainya harus di bawah 50 persen. Kalau belanja pegawainya tinggi, tetap tidak bisa dikasi,” tegasnya.
Adapun formasi CPNS tahun ini hanya diprioritaskan pada pelayanan dasar, honorer, dan tenaga khusus. Untuk pelayanan dasar meliputi guru dan dosen jatahnya 40 persen, tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, sanitarian) 25 persen, penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan 10 persen. Lulusan ikatan dinas mendapat jatah 4.126 orang. Selebihnya  untuk tenaga khusus seperti penjaga lembaga pemasyarakatan (Lapas), tenaga keuangan, perkapalan, dan lainnya.
“Dari kuota yang disiapkan, tenaga pendidik terbesar jatahnya. Sebab, di banyak daerah terutama wilayah pesisir, perbatasan, terluar, dan terisolir, banyak kekurangan tenaga guru,” tandasnya. (Esy/jpnn)

Pengumuman Honorer K1 tenaga dokter langsung diangkat CPNS tanpa tes dengan ketentuan usia paling tinggi 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun pada 31 Desember 2005

NASIONAL – HUMANIORA

Jum’at, 01 Juni 2012 , 16:56:00

JAKARTA – Tak hanya tenaga honorer K1 diangkat CPNS tanpa tes, dokter pun diberi kekhususan yang sama. Di dalam PP No 56 Tahun 2012 tentang Honorer Tertinggal, juga diatur pengangkatan tenaga dokter menjadi CPNS.

“Di dalam PP 56, tenaga dokter langsung diangkat CPNS tanpa tes dengan ketentuan usia paling tinggi 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun pada 31 Desember 2005,” ungkap Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho dalam jumpa pers di Kantor Kemenpan & RB, Jumat (1/6).

Dijelaskannya, dalam PP 56 menyebutkan, dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, tempat yang tidak diminati dapat diangkat CPNS. Di mana pengangkatannya dilakukan sampai tahun anggaran 2014.

“Dokter yang bertugas di daerah terpencil dan wilayah perbatasan diberi kelonggaran untuk menjadi CPNS. Selain usianya bisa sampai 46 tahun dan tanpa tes, juga pengangkatannya sampai tahun anggaran 2014,” tandasnya. (esy/jpnn)

Honorer K1 sudah bisa diangkat CPNS tahun ini juga, Presiden SBY telah menerbitkan PP Honorer Tertinggal bernomor 56 Tahun 2012.

JAKARTA – Kabar gembira bagi honorer tertinggal baik kategori satu (K1) dan kategori dua (K2). Presiden SBY telah menerbitkan PP Honorer Tertinggal bernomor 56 Tahun 2012. Itu berarti, honorer K1 sudah bisa diangkat CPNS tahun ini juga.

“Alhamdulillah, RPP honorer tertinggal sudah diterbitkan yaitu PP 56 Tahun 2012. Dengan adanya payung hukum ini, honorer tertinggal sudah bisa diangkat CPNS,” kata Sekretaris Menpan & RB Tasdik Kinanto dalam jumpa pers di Kantor Kemenpan & RB, Jakarta,  Jumat (1/6).

Adapun pokok-pokok materi PP 56 itu, jelasnya, meliputi pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi CPNS, yang dilakukan untuk mengisi formasi 2012 berdasarkan data hasil verifikasi serta validasi tim pusat (Kemenpan&RB, BKN, dan BPKP) yang telah diumumkan ke publik. Sedangkan honorer K2, pengangkatannya melewati seleksi kelengkapan administrasi, ujian tertulis kompetensi dasar, dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

“Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar serta pelaksanaan ujian tertulis dilakukan bekerja sama dengan konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Setelah lulus ujian tertulis kompetensi dasar berdasarkan nilai ambang batas kelulusan maka dilakukan tes kompetensi bidang (profesi),” tuturnya.

Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian, tambahnya, dapat diangkat menjadi CPNS berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai tahun anggaran 2014. (esy/jpnn)

SELEKSI CPNS TAHUN INI KHUSUS GURU, TENAGA MEDIS

Senin, 30 Januari 2012 , 04:49:00
JAKARTA – Kemen PAN dan RB (Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) telah bekerjasama dengan konsorsium 10 PTN. Kerjasama ini digadang cikal bakal terbentuknya sistem rekrtumen CPNS baru bebas KKN. Selain itu juga menjadi tanda-tanda akan segera ada seleksi CPNS baru.Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo di Jakarta, Minggu (29/1) menuturkan, memang tahun ini ada kesempatan bagi daerah untuk menjalankan seleksi CPNS baru. “Tetapi proses pengajuannya kebutuhan sangat ketat,” katanya.

Namun khusus tahun ini pemerintah juga membatasi formasi CPNS baru. Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas itu menjelaskan, untuk seleksi CPNS baru tahun ini hanya untuk posisi tenaga pendidik dan tenaga medis. Tenaga medis ini meliputi dokter umum, perawat, dan bidan.

Selain itu, juga dibuka kesempatan seleksi CPNS baru untuk  posisi pekerjaan yang mendesak. Saat ini, pekerjaan yang mendesak diantaranya adalah sipir atau penjaga lembaga pemasyarakatan (LP).

Meski sudah memastikan tahun ini bakal ada seleksi CPNS baru untuk beberapa posisi tadi, Eko belum bisa memberikan kapan persis penyelenggaraannya. “Masih dalam proses,” kata dia.

Dia menuturkan, akhir pekan lalu sudah menggelar pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Dalam pertemuan ini, semakin menguatkan jika pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan baru menjadi prioritas rekrutmen CPNS baru tahun ini. Pertemuan ini juga menjadi start identifikasi jumlah kebutuhan pegawai baru di daerah.

Sebelum menjatuhkan kepastian kapan pelaksanaan CPNS baru tahun ini, Eko mengatakan pihaknya masih menunggu data laporan kebutuhan dari daerah. Indormasi laporan kebutuhan ini juga harus dilengkapi dengan laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja. “Kita punya beberapa ketentuan dokumen yang harus disetor. Semuanya harus dilengkapi,” katanya.

Setelah dokumen lengkap, tidak serta merta usulan CPNS baru dikabulkan. Tetapi, akan melewati dulu proses verifikasi. Diluar posisi yang sudah ditetapkan tadi, Kemen PAN dan RB juga sudah berancang-ancang untuk  menggelar seleksi CPNS baru untuk seluruh formasi pekerjaan tahun depan.

Perkembangan usulan CPNS baru bisa dipantau di website Kemen PAN dan RB. Khusus di provinsi Jawa Timur (Jatim) per 20 Januari, rata-rata pemkot dan pemkab di provinsi ini baru menyerahkan form perhitungan kebutuhan PNS baru saja. Masih ada laporan lainnya, seperti proyeksi PNS selama lima tahun, uraian jabatan, analisis beban kerja, redistribusi pegawai, dan form usulan kebutuhan pegawai.

Sebagian kecil daerah di Jatim sudah melengkapi dokumen pengajuan CPNS baru dengan laporan analisis beban kerja. Contohnya di Kab. Malang, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, dan Kota Kediri. Sementara di Kota Madiun, Kota Blitar, Kab. Magetan, Kab. Lamongan, Kab Banyuwangi, melaporan dokumen usulan kebutuhan PNS terlebih dahulu. Dokumen yang lain belum mereka masukkan.

Eko mengatakan memang banyak sekali dokumen laporan yang harus diserahkan daerah untuk bisa menjalankan seleksi CPNS baru. “Seluruhnya harus komplit. Tidak boleh ada satu dokumen yang bolong,” katanya.

Upaya ini dilakukan dalam rangka profesionalisasi aparatur sipil negara. Dia berharap, formasi PNS baru yang diusulkan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah. Bukan usulan yang mengada-ada seperti periode sebelumnya.

Sampai saat ini, pihak Kemen PAN dan RB terus sosialisasi terkait usulan kebutuhan CPNS baru. Untuk tenaga pendidik seperti guru, sudah diberlakukan aturan tersendiri. Misalnya, untuk guru TKN (Taman Kanak-kanak Negeri) ditetapkan satu guru negeri untuk satu rombongan belajar yang ada di satu kabupaten atau kota.

Selanjutnya, untuk guru kelas SDN ditetapkan satu orang untuk satu rombongan belajar di seluruh kabupaten atau kota. Aturan ini juga sama untuk usulan guru SLB Negeri. Sedangkan untuk guru Penjaskes dan agama, dihitung tiga kali jumlah sekolah yang ada di kabupaten atau kota.

Sementara untuk rumus usulan guru bidang studi di SMP, SMU, dan SMK adalah, mengalikan jumlah jam wajib sebuah bidang studi dengan jumlah rombongan belajar, lalu dibagi 24 jam. Untuk guru BP, aturan ditetapkan satu guru untuk 150 siswa. Jadi jika di sebuah sekolah ada 300 siswa, maka guru BP-nya ditetapkan dua orang.

Aturan tersebut tidak berlaku jika di dalam satu sekolah jumlah guru masih mencukupi. Daerah boleh mengusulkan jika ada sekolah yang benar-benar membutuhkan, karena tenaga pendidik yang ada sudah pensiun. (wan)

PENGANGKATAN HONORER TIDAK TERMASUK PENANGGUHAN CPNS BARU OLEH PUSAT

NASIONAL – HUMANIORA
Senin, 31 Oktober 2011 , 06:06:00
PUSAT TANGGUHKAN CPNS BARU TIDAK TERMASUK HONORER

JAKARTA – Program reformasi birokrasi (RB) membuat pengangkatan CPNS baru kian rumit. Usul CPNS baru yang diajukan instansi pusat, pemprov, dan pemkot/pemkab Juli lalu digugurkan. Namun, hal itu tidak berlaku untuk rekrutmen CPNS dari honorer.

Data di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (Kemen PAN dan RB) menyebutkan, pada Juli lalu seluruh permohonan dari Jatim, baik pemprov maupun pemkot/pemkab sudah komplet. Total CPNS yang diminta mencapai 67.359 orang.

Sayangnya, setelah diberlakukan program moratorium atau penghentian sementara pengangkatan CPNS pada 1 September lalu, usul tersebut buyar. Semua usul digugurkan. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, usul CPNS dari seluruh instansi pusat maupun daerah dikembalikan lagi.

Diberlakukan mekanisme baru bagi seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk pengangkatan CPNS. Di antaranya, ada laporan penghitungan ulang kebutuhan riil pegawai negeri baru. Penghitungan ulang ini mengacu pada kursi yang kosong karena PNS pensiun, dipecat, atau mengudurkan diri. Selain itu, permintaan harus disertai hasil analisis jabatan dan tembusan ke gubernur setempat.

Pada September dan Oktober instansi pusat hingga daerah kembali melayangkan format usul CPNS baru sebagai pengganti usul yang dilayangkan Juli lalu. Ramli mengatakan, hingga Jumat lalu (28/10) sudah ada 97 kabupaten dan kota yang mengusulkan kebutuhan CPNS baru. “Tapi, semuanya kami tahan karena persyaratan kurang,” tandas Ramli.

Syarat yang kurang itu adalah pemerintah kabupaten dan kota tidak melampirkan hasil analisis jabatan. Pemkab dan pemkot masih membuat usul CPNS baru ini dengan asal-asalan. “Mereka langsung meminta sejumlah jatah CPNS baru, tanpa memberi tahu hasil analisis jabatan,” jelasnya.

Ramli menuturkan, 97 pemkab dan pemkot yang sudah menyerahkan format baru usul CPNS ini tersebar di 22 provinsi. Misalnya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Banten, Bali, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Papua Barat. Usul juga datang dari Riau, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Khusus Jawa Timur, Ramli menunjukkan, ada empat pemkab dan pemkot yang sudah mengusulkan CPNS dalam format baru. Mereka adalah Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Kota Pasuruan. “Sama dengan yang lain, usul dari pemkab dan pemkot di Jawa Timur kami tangguhkan dulu,” urai Ramli.

Jumlah usul CPNS belum bisa disampaikan kepada masyarakat. Sebab, rata-rata jumlahnya menurun drastis dari usul setiap pemkab dan pemkot yang masuk ke Kemen PAN dan RB Juli lalu. Penurunan bervariasi, mulai 20 persen hingga 30 persen. “Kami bakal memaparkan langsung nanti jika kuotanya tetap. Jangan sampai muncul pelemik di masyarakat,” tutur Ramli.

Sebagai catatan, pada Juli lalu Kabupaten Bangkalan meminta jatah CPNS 3.774 orang, Pamekasan (331), Kabupaten Sampang (1.091), dan Kota Pasuruan (852). Ramli berharap, pada masa penangguhan ini seluruh pemkab dan pemkot maupun institusi pemerintah pusat dan provinsi segera melengkapi usul CPNS dengan hasil analisis jabatan.

Seperti diberitakan, Kemen PAN dan RB memberikan waktu hingga akhir Desember 2011 bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk membuat analisis jabatan. Analisis itu dijadikan acuan Kemen PAN dan RB untuk memberikan kuota CPNS baru di setiap institusi. Jika hingga Desember belum menyetor hasil analisis jabatan, institusi yang bersangkutan tidak boleh menjalankan seleksi CPNS pada 2012.

Ramli menuturkan, Kemen PAN dan RB menyiapkan petugas yang bisa diorder untuk membantu atau mendampinging pembuatan analisis jabatan. “Kita tidak punya anggaran. Jadi, petugas kami siap jika diundang,” katanya. (wan/c2/nw)

HONORER BATAL DIANGKAT CPNS, JANGAN MARAH PADA PUSAT DAERAH YANG SALAH KATA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Gafar Patappe

Para tenaga honorer jangan marah kepala pusat terkait penundaan pengangkatan jadi CPNS ini. “Daerah yang salah, yang mengajukan data-data manipulatif,” ujarnya Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Gafar Patappe. Dengan penundaan, lanjutnya, justru nantinya akan ada pengangkatan yang lebih adil, dimana yang benar-benar memenuhi syarat yang bisa diangkat jadi CPNS.

NASIONAL – HUMANIORA

Jum’at, 28 Oktober 2011 , 00:51:00

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Gafar Patappe menyebutkan, data tenaga honorer dari daerah yang diusulkan ke pusat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagian besar dimanipulasi. Mayoritas honorer yang diusulkan justru merupakan honorer baru, yang angka tahun pengangkatannya diundurkan di bawah 2005.
Sementara, honorer yang benar-benar bersih, kerja sudah lama jauh sebelum 2005, oleh daerah malah tidak diusulkan. Gafar memperkirakan, hanya sekitar 20 persen tenaga honorer yang murni memenuhi persyaratan, yang diajukan daerah ke pusat.”Yang 80 persen honorer baru yang datanya dimanipulasi. Mereka itu diangkat jadi honorer oleh kepala daerah karena dulunya menjadi tim suksesnya saat pilkada. Balas jasa. Juga dari keluarganya,” ujar  Abdul Gafar Patappe kepada JPNN di Jakarta, kemarin (27/10).

Dengan alasan itu, Gafar menyatakan setuju dengan pernyataan Wakil Menpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, yang melakukan penundaan pengangkatan 67 ribu tenaga honorer kategori I, yang semula direncanakan Oktober 2011.

Gafar mengatakan, penundaan ini untuk memberikan waktu bagi pemerintah untuk memberikan waktu dilakukannya verifikasi mendalam terhadap data honorer yang disodorkan daerah. “Karena kalau tidak diverfikasi ulang, kasihan tenaga honorer yang lama, yang sudah lama mengabdi, yang benar-benar memenuhi persyaratan. Saya menerima banyak keluhan, honorer lama malah tidak diusulkan. Ini sudah kami sampaikan ke menpan,” ujar Gafar.

Dia juga menawarkan model verifikasi yang sederhana, tapi bisa mendapatkan akurasi. Tim dari pusat datang ke daerah. Lantas, para tenaga honorer yang namanya disetorkan ke pusat, dikumpulkan dalam satu ruangan. Di situ tim cukup bertanya, siapa yang sudah kerja sebelum 2005, agar angkat tangan. “Nah, jika ada honorer baru ikut angkat tangan, pasti honorer yang sudah lama kerja akan protes, karena antar mereka saling kenal,” kata Gafar.Terkait alasan penundaan yang berkaitan dengan beban keuangan negara, Gafar mengatakan, pemerintah sendiri yang tahu bagaimana beban keuangan negara. Komisi II DPR, katanya, lebih menekankan agar data honorer valid.

Tanggapan berbeda dari Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo. Dia mengaku kecewa dengan pernyataan Eko Prasojo. Alasannya, sudah ada kesepakatan DPR dengan pemerintah agar honorer diangkat jadi CPNS, yang tinggal menunggu pengesahan PP pengangkatannya saja.

“Masalah honorer itu rawan karena menyangkut nasib puluhan ribu orang. Perlu dicatat, pembahasan honorer di DPR kan sudah selesai. Tinggal tunggu RPP-nya disahkan,” kata Ganjar.

Seperti diberitakan, pada Rabu (26/10), Eko Prasojo mengatakan, pengangkatan honorer jadi CPNS yang sebelumnya dijanjikan Oktober, dibatalkan. Eko menjelaskan, kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer.

Dua alasan disampaikan, yakni pertama, terkait dengan penataan kepegawaian. Menurutnya, menjadi percuma saja jika dilakukan penataan kepegawaian, jika pada saat yang bersamaan diangkat puluhan ribu honorer jadi CPNS.

“Capek juga kalau kita perbaiki di dalam, tapi masuk (CPNS dari honorer, red) dengan kualifikasi yang tak baik,” kata Eko, wamen yang baru dilantik bersamaan dengan menteri-menteri baru hasil reshuffle itu.

Alasan kedua, terkait dengan kemampuan keuangan negara.  Pengangkatan puluhan ribu tenaga honorer berkonsekuensi pada pemberian gaji dan tunjangan yang jumlahnya tidak sedikit. “Ini terkait dengan kemampuan keuangan negara untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya,” kata Eko. (sam/jpnn)

PENGANGKATAN HONORER BATAL !!! SOS !!!

NASIONAL – HUMANIORA

Kamis, 27 Oktober 2011 , 01:58:00

JAKARTA — Pupus sudah harapan 67 ribu tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Janji EE Mangindaan saat masih menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer tercecer kategori I menjadi CPNS pada Oktober 2011, tak terwujud. Mimpi 67 ribu honorer jadi CPNS pun buyar.Bahkan, Wakil Menpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, memastikan bahwa rencana pengangkatan tenaga honorer, termasuk 600 ribu honorer kategori II yang tetap melalui tes diantara honorer untuk bisa jadi CPNS, dibatalkan.

Eko menjelaskan, kebijakan moratorium penerimaan CPNS, juga berlaku untuk tenaga honorer.

“Kita kan masih moratorium, termasuk tenaga honorer yang rencananya diangkat. Masih harus menunggu penataan pegawai dan berapa kebutuhan yang sebenarnya. Kemungkinan ada penundaan (pengangkatan honorer jadi CPNS, red),” terang Eko Prasojo kepada JPNN di Jakarta, kemarin (26/10). Itulah kalimat pertama Eko saat ditanya kapan PP pengangkatan honorer diterbitkan.

Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas ISIPOL Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, dua alasan mendasar kebijakan penundaan pengangkatan tenaga honorer ini. Pertama, terkait dengan penataan kepegawaian. Menurutnya, menjadi percuma saja jika dilakukan penataan kepegawaian, jika pada saat yang bersamaan diangkat puluhan ribu honorer jadi CPNS.

“Capek juga kalau kita perbaiki di dalam, tapi masuk (CPNS dari honorer, red) dengan kualifikasi yang tak baik,” kata Eko, wamen yang baru dilantik bersamaan dengan menteri-menteri baru hasil reshuffle itu.

Alasan kedua, terkait dengan kemampuan keuangan negara.  Pengangkatan puluhan ribu tenaga honorer berkonsekuensi pada pemberian gaji dan tunjangan yang jumlahnya tidak sedikit. “Ini terkait dengan kemampuan keuangan negara untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya,” kata Eko.

Dia juga mengatakan, kebijakan penundaan pengangkatan tenaga honorer jadi CPNS ini juga berdasar rekomendasi dari Tim Independen Reformasi Birokrasi.  “Bahwa honorer dan yang baru tidak ada pengangkatan, harus melakukan penataan kepegawaian terlebih dulu,” ujar Eko.

Terkait dengan penataan kepegawaian, dimana seluruh kepala daerah harus sudah melaporkan data penataan daerah dan kebutuhan pegawai dalam jumlah ideal, paling telat akhir 2011 ini, Eko masih yakin tenggat itu bisa tercapai. “Kemarin ada percepatan. Kita optimis dalam dua bulan ini kita siapkan hasil penataan kepagawaian itu,” terangnya.

Lantas, kapan kiranya dilakukan pengangkatan honorer jadi CPNS? Eko menjelaskan, kebijakan mengenai hal itu tidak bisa diputuskan sendiri oleh pemerintah. “Ini keputusan politik yang harus dibicarakan pemerintah bersama DPR. Kita tunggu, apakah melanjutkan atau seperti apa,” kata Eko.

Seperti diberitakan, EE Mangindaan saat masih menjabat sebagai menpan-RB pada September 2011 lalu menjelaskan, dalam masa moratorium penerimaan CPNS, daerah harus melakukan penataan organisasi, termasuk menghitung kebutuhan pegawainya secara detil. Tugas ini harus sudah kelar akhir 2011.

Selanjutnya, Januari hingga Desember 2012, bagi daerah yang sudah selesai membuat data penataan PNS, sudah bisa melakukan penerimaan CPNS, dengan formasi terbatas.  Dengan demikian, bagi daerah yang cepat menyelesaikan tugas itu, bisa melakukan penerimaan CPNS lebih cepat. Sebaliknya, yang lambat juga akan ketinggalan melakukan penerimaan “abdi negara” itu. Formasinya pun dibatasi, tenaga guru, tenaga kesehatan, sipir, dan tenaga navigator penerbangan.

Lulusan perguruan tinggi kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan beberapa yang lain, juga tetap diangkat menjadi CPNS. Ternyata, begitu Mangindaan “dimutasi” menjadi Menteri Perhubungan, kebijakan itu berubah total.

Sementara, kemarin Menpan-RB Azwar Abubakar mengadakan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Saya hanya mau tahu apa tugas dan wewenang BKN,” ujar menteri asal PAN itu. (sam/jpnn)

Mayoritas Honorer Tertinggal Gagal CPNS Terganjal Syarat Sumber Gaji

NASIONAL – HUMANIORA

Senin, 03 Oktober 2011 , 01:58:00

Para peserta seleksi tes tertulis CPNS beberapa waktu lalu. Foto: Dok.JPNN

JAKARTA–Lebih dari 70 persen honorer tertinggal kategori satu gagal diangkat CPNS tahun ini. Penyebabnya karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan No 5 Tahun 2010, tidak terpenuhi.

Menurut Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, gugurnya honorer tertinggal itu disebabkan karena tidak memenuhi kriteria. Paling banyak adalah syarat pembayaran gaji yang harus berasal dari APBN/APBD. Disusul SK pengangkatan yang  tidak sesuai ketentuan minimal satu tahun bekerja sampai 31 Desember 2005 dan sampai sekarang masih bekerja.

“Kebanyakan yang gugur karena tidak dibayar oleh APBN/APBD. Sementara syarat utama gajinya dibiayai APBN/APBD,” kata Tumpak yang dihubungi, Minggu (2/10).

Seperti diketahui, dari data honorer tertinggal kategori satu yang masuk sekitar 152 ribuan, yang dinyatakan memenuhi kriteria hanya 67 ribu. Sebanyak 67 ribu honorer inilah yang akan diangkat CPNS tahun ini tanpa tes.

Terhadap honorer kategori satu yang tidak memenuhi syarat sumber pembayaran gaji, lanjut Tumpak, akan diarahkan ke kategori dua. Dengan demikian mereka bisa mengikuti tes sesama honorer. Itupun dengan syarat tambahan, SK pengangkatannya minimal 1 Januari 2005.

Lebih lanjut dijelaskan, kebijakan pengangkatan tenaga honorer harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP). Untuk tenaga honorer yang masuk dalam kategori satu dan memenuhi kriteria masih menunggu regulasi PP tentang penangkatan honorer menjadi CPNS, yang rencananya terbit bulan ini.

Sedangkan kategori dua, juga menunggu kebijakan pemerintah apakah akan diangkat sebagian, keseluruhan, atau akan tetap menggunakan seleksi sesama tenaga honorer.

“Pengangkatan tenaga honorer ini tidak termasuk atau dikecualikan dalam kebijakan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang moratorium penerimaan PNS  yang telah ada,” tandasnya. (esy/jpnn)

Pemerintah memprioritaskan honorer yang tercatat sebelum 2005, diangkat yang memenuhi syarat, sesudah itu tidak ada honorer lagi

Selasa, 02 Agustus 2011 | 17:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi pengawai negeri sipil (PNS). Namun pemerintah memprioritaskan honorer yang tercatat sebelum 2005.

“Kami angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 2 Agustus 2011.

Menurut Mangindaan, pihaknya belum memutuskan berapa banyak tenaga honorer yang diprioritaskan menjadi pengawai negeri itu. Hal tersebut masih perlu dibicarakan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Jumlah belum berani kami putuskan karena masih diverifikasi, menyangkut formasi. Kuotanya ini perlu dibicarakan juga dengan DPR,” kata dia.

Verifikasi ini, kata Mangindaan, dilakukan di pusat dan juga disesuaikan dengan kesiapan daerah. Apalagi saat ini cukup banyak tenaga honorer yang terdaftar yang menurutnya mencapai ratusan ribu orang. Yang paling banyak ada di bagian administrasi. Namun ia menjanjikan verifikasi akan selesai dalam satu bulan ini. “Kalau ada tes kami betul-betul lihat kualifikasi masing-masing,” kata dia lagi.

Lantas, berapa jumlah tenaga honorer yang akan diangkat tahun 2011 ini? “Sangat tergantung pada hasil verifikasi. Kalau verifikasi cuma 50 ribu, 50 ribu,” kata politikus Partai Demokrat itu.

MUNAWWAROH

Formasi untuk penerimaan CPNS 2011 BKN telah mengusulkan kuota pusat dan daerah sekitar 300 ribu, sudah termasuk honorer; untuk daerah yang sudah jenuh diprioritaskan tenaga guru dan paramedis. Sedangkan daerah pemekaran, diprioritaskan tenaga teknis seperti ahli pertanian, pariwisata, ekonomi, hukum

JAKARTA–Pemerintah terpaksa memangkas usulan kebutuhan pegawai di seluruh instansi pusat dan daerah yang mencapai jutaan. Pasalnya dari usulan yang masuk, banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jika semua usulan diterima, hanya akan membuat daerah bangkrut karena tidak ada lagi dana yang dialokasikan untuk pembangunan.

“Bagaimana tidak akan bangkrut kalau dana APBD-nya habis untuk gaji pegawai. Itu sebabnya banyak usulan yang kita tolak,” ungkap Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Selasa (2/8).

Dikatakannya, daerah-daerah yang dana APBD-nya 50-60 persen tersita untuk belanja pegawai, merupakan yang paling banyak ditolak usulannya. Sebab, dari besarnya porsi penggunaan APBD tersebut menunjukkan daerah bersangkutan telah kelebihan pegawai.

Terkait dengan moratorium PNS, Tumpak mengatakan, pemerintah telah memulai sejak tahun ini. Di mana jumlah pegawai yang diterima mulai dikurangi.

“Kalau langsung dihentikan akan menimbulkan masalah baru lagi. Makanya pengurangan pegawai langkah tepat yang diambil pemerintah hingga posisi penerimaan hanya sebatas pada pengisian kursi PNS yang kosong (karena pensiun, meninggal, dan lain-lain),” urainya.

BKN, terang Tumpak, untuk penerimaan CPNS 2011 telah mengusulkan kuota pusat dan daerah sekitar 300 ribu, sudah termasuk honorer. Usulan tersebut didasarkan pada analisa kebutuhan pegawai secara nasional.

“Memang pak Menteri PAN-RB mematok 250 ribu, tapi BKN punya pertimbangan lain. Masukan dan usulan BKN ini diterima atau tidak, tergantung pak menteri,” tuturnya.

Mengenai formasi CPNS 2011, menurut Tumpak, dibedakan antara daerah “jenuh” (kota/ kabupaten induk) dan pemekaran. Untuk daerah yang sudah jenuh diprioritaskan tenaga guru dan paramedis. Sedangkan daerah pemekaran, diprioritaskan tenaga teknis seperti ahli pertanian, pariwisata, ekonomi, hukum.

“Kalau ada daerah jenuh masih mengusulkan tenaga teknis akan kita tolak. Kecuali ada pertimbangan dan alasan kuat,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS (Sebagai Referensi)

Jakarta-Humas BKN, Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus berdasarkan peraturan yang ada. Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengumumkan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) atau tidak memenuhi kriteria (TMK) setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tentang tenaga honorer.

Ada masa sanggah setelah BKN mengumumkan tenaga honorer yang MK atau pun TMK. Dalam masa sanggah yang berlangsung dua minggu ini, masyarakat dapat memberikan respon dan tanggapan  terhadap pengumuman ini. Selain itu, perlu dipahami bahwa tenaga honorer yang dinyatakan MK tidak otomatis diangkat menjadi CPNS. Hal ini  karena tenaga honorer pun harus lulus dalam menjalani proses  pemberkasan menjadi CPNS .

Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa BKN telah melakukan  verifikasi dan validasi terhadap tenaga honorer kategori I dari aspek kepegawaian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  dari aspek anggaran. Untuk tenaga honorer kategori II, akan diadakan tes sesama tenaga honorer kategori II. Ada pun untuk pengadaan PNS daerah, Pemerintah Derah (Pemda) hendaknya berkoordinasi dengan DPRD.

Menurut Tumpak Hutabarat : Tenaga Honorer yang Berkerja di Instansi Swasta Tidak Memenuhi Kriteria Kategori I Maupun II

Tumpak Hutabarat : Tenaga Honorer yang Berkerja di Instansi Swasta Tidak Memenuhi Kriteria Kategori I Maupun II

Senin, 11 Juli 2011 14:50

Audiensi DPRD Kabupaten Merangin ke BKN

Jakarta-Humas BKN, Kesedihan tampak dari wajah Laila dan Gina, dua orang honorer yang ikut hadir dalam audiensi antara anggota DPRD Kabupaten Merangin dengan BKN, Senin (11/7). Laila dan Gina sendiri merupakan tenaga honorer yang tidak lolos dalam database kategori I dan telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN dan  BPKP pada 2010 lalu. Mereka merupakan wakil dari 32 orang honorer yang tidak lolos masuk data ketegori I. Kedatangan mereka ke BKN merupakan bentuk upaya untuk menyalurkan aspirasi nasib mereka yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Merangin, BKD dan Asisten Sekretaris Daerah.

 

Anggota DPRD KabupatenMerangin (sisi kiri) diterima Pejabat BKN saat audiensi terkait permasalahan tenaga honorer di Kabupaten Merangin yang tidak masuk kategori I.

Para anggota Dewan ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat, Kepala Seksi Dalpeg III C Agus TK dan Fungsional Umum M. Reza Putra di Ruang Data lantai 1 Gedung I BKN Pusat Jakarta. Dalam pemaparannya, Anggota Dewan menyampaikan asprirasi para tenaga honorer yang tidak masuk dalam database kategori I dimana mereka terganjal kali pertama pada tahun 2005 dikarenakan masa kerja kurang dua hari untuk genap satu tahun pada 2005, dan kemudian terganjal lagi pada pendataan tahun 2010 dikarenakan bekerja bukan di instansi pemerintah. Lebih lanjut Para anggota dewan menjelaskan bahwa mereka (honorer-red) telah bekerja sejak tahun 2002. Dalam audiensi para anggota dewan mempertanyakan apakah masih dimungkinkan 32 tenaga honorer ini masuk dalam data untuk kategori I ataupun II karena SK pengangkatan ditandatangani Bupati Merangin dan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Merangin.

 

Menanggapi hal itu, Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa BKN hanya melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Terkait para honorer yang ada tersebut, kebijakan pemerintah menetapkan bahwa syarat akumulatif yang ditetapkan di antaranya mengharuskan honorer yang bersangkutan bekerja pada instansi pemerintah, sehingga apabila ada honorer yang bekerja di instansi swasta meskipun dibiayai oleh APBD, maka honorer tersebut tidak dapat masuk kategori I maupun II. Namun demikian, Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menggodok RPP tentang pengangkatan tenaga honorer yang tercecer dan juga tentang pegawai tidak tetap (PTT) guna mengakomodir para tenaga honorer yang tidak dapat menjadi CPNS. “PNS bukanlah segala-galanya, dan mudah-mudahan ibu-ibu ini (honorer-red) mendapatkan kompensasi yang layak dengan RPP PTT yang akan dikeluarkan pemerintah,” pesan Tumpak Hutabarat pada tenaga honorer Kabupaten Merangin. (fhu)

Lowongan Pekerjaan Guru Kimia, Fisika, Biologi, Matematika, BK di R-SMA-BI Muhammadiyah 1 Ponorogo

Pengumuman Karir PDF Print E-mail
Written by Administrator
Tuesday, 24 May 2011

Image

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BERSAMA ANTARA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN MENTERI AGAMA NOMOR 04/VI/PB/2011 NOMOR MA/111/2011 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/ RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH

Bagi teman yang membutuhkan silahkan unduh di sini.

BKN melakukan verifikasi dan validasi terhadap data tenaga honorer kategori I hanya dilakukan berdasarkan database yang diserahkan ke BKN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2010 dan penyerahan database tenaga honorer kategori II ke BKN selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010

BKN Melakukan Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Berdasarkan Database

Jumat, 10 Juni 2011 15:11
Jakarta-Humas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) malakukan verifikasi dan validasi terhadap data tenaga honorer kategori I  hanya dilakukan berdasarkan database yang diserahkan  ke BKN  selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2010. Ada pun  penyerahan database tenaga honorer kategori II  ke BKN  selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010. Demikian informasi yang disampaikan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Administrasi Pelayanan Pengolahan Marbawi  saat beraudiensi dengan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Komisi  I Kabupaten Bangka Tengah di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Jumat (10/6).

Para Pejabat BKN melakukan Audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Tengah: (kiri-kanan) Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, Kasubdit Perencanaan Pengembangan Pegawai Haryomo Dwi P, Kasubdit Administrasi Pelayanan Pengolahan Marbawi, dan Kasubbag Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Paryono

Menanggapi pertanyaan anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah tentang jumlah ideal Pegawai  Negeri Sipil (PNS) daerah,  Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro menjelaskan bahwa sebaiknya pengeluaran untuk  gaji  PNS daerah tidak lebih dari 60 % biaya belanja  APBD. Hal ini dimaksudkan  supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat difokuskan untuk pembangunan daerah.

Para pejabat BKN (kiri) saat beraudiensi  dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Tengah

Terkait dengan penerimaan PNS daerah,   Kasubdit Perencanaan  Pengembangan Pegawai Haryomo  Dwi P mengatakan bahwa DPRD berperan strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam masalah anggaran . Untuk itu, hendaknya penerimaan PNS Daerah hendaknya dilakukan dengan cermat dan memperhitungkan sejumlah aspek yang ada. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah: distribusi PNS, Analsis Beban Kerja, dan profil daerah. Jadi,  dalam hal penerimaan PNS Daerah diperlukan kerjasama yang baik antara BKD dan DPRD.

Menanti Peraturan Pemerintah tentang Honorer yang Akan Terbit database yang lolos di BKD belum tentu lolos di BKN.

Menanti Peraturan Pemerintah tentang Honorer yang Akan Terbit

Selasa, 14 Juni 2011 14:11
Jakarta-Humas. Sebelum BKN melakukan proses verifikasi dan validasi database Tenaga Honorer, database tenaga honorer ini sebelumnya juga telah diverifikasi internal di BKD. Sehingga database yang lolos di BKD belum tentu lolos di BKN. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol  Aris Windiyanto saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Ruang Data Gedung I Lantai 2 BKN Pusat (14/06). Aris Windiyanto dalam kesempatan ini didampingi oleh Direktur Pengadaan PNS Sayadi, Kasubdit Administrasi Pengadaan PNS Alwazir, Kasubdit Perencanaan dan Formasi Pegawai Badi Mulyono, Kasubbag Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Paryono, Kasubdit Dalpeg III/A Haryono dan Kasubdit Dalpeg I Suparman.

 

Kepala Biro Humas dan Protokol Aris Windiyanto dalam kesempatan ini didampingi oleh Direktur Pengadaan PNS Sayadi, Kasubdit Administrasi Pengadaan PNS Alwazir, Kasubdit Perencanaan dan Formasi Pegawai Badi Mulyono, Kasubbag Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Paryono, Kasubdit Dalpeg III/A Haryono dan Kasubdit Dalpeg I Suparman.

Mengenai tenaga honorer kategori I dan II ini Suparman menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menpan dan RB No 05 Tahun 2010 BKN telah melakukan verifikasi dan validasi database tenaga honorer kategori I. Untuk pengumuman hasil verifikasi validasi tenaga  honorer  kategori I masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang akan terbit. Demikian juga mengenai tindak lanjut Tenaga Honorer Kategori II yang masuk ke BKN juga masih menunggu PP.

 

 

DPRD Kabupaten Ogan Ilir berkunjung ke BKN Pusat (14/06).

Dalam kesempatan yang sama  DPRD Kab Ogan Ilir menanyakan mengenai pertimbangan BKN dalam usulan formasi CPNS Kab Ogan Ilir 2011. Badi Mulyono menyampaikan bahwa usulan daerah yang ke BKN harus dianalisa dulu. Beberapa variabel digunakan dalam analisa usulan formasi , diantaranya profil daerah, geografis, APBD, jumlah PNS aktif dan PNS yang akan pensiun dalam 1 tahun. Setelah analisa usulan diserahkan ke Menpan untuk disetujui. Sehingga seluruh jumlah formasi CPNS daerah belum tentu  disetujui. Terkadang sebenarnya jumlah PNS di suatu daerah sudah cukup namun seringkali tidak merata dan terpusat didaerah kota. Salah satu solusinya adalah pemerintah daerah harus melakukan pemerataan pegawai di daerah dengan berbagai analisa. DPRD dan BKD harus senantiasa bekerjasama dalam masalah kepegawaian, anggaran dan masalah daerah lainnya.(ayu)

Pengumuman untuk tenaga honorer kategori I yang lolos proses validasi dan verifikasi menunggu Peraturan Pemerintah yang akan terbit.

Kabag Humas BKN, Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa BKN telah melakukan validasi dan verifikasi untuk tenaga honorer kategori I yang sejumlah 152.310 orang.

Dari data tersebut, tenaga honorer kategori I yang Memenuhi Kriteria (MK) kurang lebih hanya 35% dan sisanya Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).

Pengumuman untuk tenaga honorer kategori I yang lolos proses validasi dan verifikasi menunggu Peraturan Pemerintah yang akan terbit. Mereka yang lolos akan diangkat CPNS namun harus melalui tahap pemberkasan dahulu.

Sedangkan Tenaga honorer kategori II berdasarkan rencana pemerintah akan diadakan test sesama tenaga honorer kategori II. Pelaksanaanya setelah diumumkan tenaga honorer kategori I yang lolos validasi dan verifikasi.

selengkapnya di sini

Lulus Itu

Lulus itu 100%. Ini lulus, itu lulus, aku lulus, kamu lulus, dia lulus, semuanya lulus. Sayang masih satu.

Lulus itu masih ingat nggak waktu UN dulu dapat SMS jawaban pagi-pagi sebelum ke tempat ujian dan semua jawaban itu benar 100%. Atau nyontek.

Lulus itu mesti ada usaha menggelembungkan nilai ujian sekolah supaya yang 40% aman. Lulus itu mencari nilai paling aman saja kok.

Lulus itu main coret-coret baju seragam toh sudah ngga bakalan dipake lagi.

Lulus itu pun mesti konvoi pake motor, mendominasi lalu lintas biar orang sekabupaten tahu. Lulus itu.

1305695273565392721

Tuh kan, ada pak polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain mereka yang lulus. Lulus itu bebas.

13056954092039736358

Lulus itu ya lulus. Ya, lulus itu.

Hasil UN 2011 di Jatim, 559 pelajar SMA/MA dan 150 pelajar SMK dinyatakan tidak lulus ujian nasional 2011

SURABAYA | SURYA Online – Sebanyak 709 pelajar se-Jawa Timur yang terdiri atas 559 pelajar SMA/MA dan 150 pelajar SMK dinyatakan tidak lulus ujian nasional 2011.

“Jumlah itu hanya 0,25 persen dari 203.466 pelajar SMA/MA se-Jatim, dan hanya 0,10 persen dari 150.277 pelajar SMK se-Jatim,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim M Harun di Surabaya, Sabtu (154/5/2011) petang.

Didampingi koordinator pengawas UN dari PTN se-Jatim Alimufi Arief, ia menjelaskan angka itu berarti ada penurunan siswa SMA/MA/SMK di Jatim yang tidak lulus UN dibandingkan dengan tahun 2010.

“Dalam UN 2010 tercatat 523 siswa SMK yang tidak lulus atau 0,33 persen dari peserta UN, sedangkan siswa SMA/MA yang tidak lulus dalam UN 2010 juga tercatat 0,28 persen dari peserta UN saat itu,” katanya.

Hal itu, katanya, berarti pelajar SMA/MA/SMK peserta UN 2011 yang tidak lulus mengalami penurunan 0,23 persen untuk pelajar SMK dan menurun 0,03 persen untuk pelajar SMA/MA.

Dengan kata lain, katanya, persentase pelajar SMA/MA yang lulus UN 2011 mencapai 99,75 persen (UN 2010 tercatat 99,72 persen), sedangkan persentase pelajar SMK yang lulus UN 2011 mencapai 99,90 persen (UN 2010 tercatat 99,67 persen).

“Peningkatan jumlah pelajar yang lulus itu terjadi berkat kerja sama yang baik dari semua pihak, baik siswa, sekolah, dinas pendidikan, pengawas dari PTN, petugas pengamanan, maupun media massa,” katanya.

Menurut dia, prestasi Jatim secara nasional mencapai peringkat kelima setelah Bali, Sumut, Maluku, dan Kalimantan, namun jumlah peserta UN SMA/MA/SMK se-Jatim merupakan tertinggi se-Indonesia.

“Bali mencapai peringkat tertinggi se-Indonesia, namun peserta UN hanya sedikit, sedangkan peserta UN SMA/MA/SMK se-Jatim mencapai 1,536 juta dengan dua kepulauan yakni Bawean dan Sumenep,” katanya.

Ditanya faktor penyebab ketidaklulusan pelajar SMA/MA/SMK di Jatim, ia mengatakan 0,33 pelajar SMK dan 0,25 pelajar SMA/MA di Jatim yang tidak lulus itu memiliki berbagai faktor.

“Mereka bukan tidak lulus, tapi ada banyak penyebab yang menyebabkan tidak lulus, misalnya sakit, ikut orang tua ke luar kota, ada masalah keluarga, atau ikut kejar paket,” katanya.

[berdasarkan ini, Panyaruwe optimis SMA/MA/SMK negeri dan swasta se Ponorogo bakal meluluskan 100% siswanya, kecuali bermasalah seperti berita di atas]

Hasil UN 2011 ada beberapa sekolah di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Simeulue Aceh, Jambi, Urei Fasei di Papua, dan Kian Darat di Maluku yang siswanya tidak lulus UN seratus persen.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menyatakan, pelaksanaan ujian nasional tahun ini semakin kredibel. Ke depannya, ujian nasional akan dijadikan sebagai pintu masuk masuk ke perguruan tinggi.

“Karena sudah kredibel, ujian nasional akan kita pakai sebagai bagian dari syarat masuk ke perguruan tinggi,” kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) dalam jumpa pers kelulusan ujian nasional di Jakarta, Jumat (13/5/2011).

Walau demikian, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tetap akan mengevaluasi secara mendalam sejumlah daerah yang memperoleh nilai ujian nasional (UN) rendah. Bahkan, ada beberapa sekolah di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Simeulue Aceh, Jambi, Urei Fasei di Papua, dan Kian Darat di Maluku yang siswanya tidak lulus UN seratus persen.

Nuh mengatakan, selain menjadi tolok ukur penentu kelulusan, hasil UN juga dipakai sebagai upaya untuk memetakan pendidikan di Indonesia.

“Tadi kan ada sekolah yang tidak lulus seratus persen. Itu bisa langsung kita petakan, ada apa di sekolah itu? Kenapa mereka tidak lulus? Jadi, pemetaan itu tujuannya untuk perbaikan,” kata Nuh, Jumat di Jakarta.

Rencananya, perbaikan dan evaluasi juga akan dilakukan secara mendalam ke sejumlah daerah yang rutin mengalami nilai UN rendah, setidaknya dalam dua tahun terakhir. Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, masih memiliki nilai UN paling rendah sepanjang dua tahun ini.

“Kami pernah melakukan intervensi di NTT tahun lalu. Nanti, dengan data itu, kawan-kawan bisa menganalisis lebih dalam lagi kenapa ketidaklulusannya bisa mencapai lima persen. Ini sekaligus untuk kita melihat, apakah ada perbaikan dari lulusan tahun lalu, yaitu bagaimana kabupaten yang dulu telah mendapatkan intervensi kebijakan itu, serta ada perubahan di UN sekarang atau tidak,” ujar Nuh.

Seperti diberitakan, sedikitnya 11.443 atau sekitar 0,78 persen siswa SMA dinyatakan tidak lulus UN 2011. Kemdiknas mencatat, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang persentase ketidaklulusannya mencapai 0,96 persen. Berdasarkan data Kemdiknas, jumlah tersebut dihitung dari semua siswa yang mendaftar UN, yaitu 1.476.575 siswa.

lihat selengkapnya di : http://edukasi.kompas.com/read/2011/05/13/20382012/Mendiknas.UN.Sudah.Kredibel

Berita Pengumuman Hasil Ujian Nasional 2011, Atau UN,UAN,Unas Tahun 2011Siswa SMA yang lulus UN tahun ini mencapai 1.450.498 siswa atau 99,22 persen.

Saya memprediksi, banyak SMA yang akan meluluskan 100% siswanya di ujian nasional 2011 ini. Kalau toh masih ada yang tidak lulus, saya yakin hal itu karena ada hal-hal teknis non edukatif yang menjadi sebabnya. Seperti berita ini.

Tahun ini, 11.443 Siswa SMA Tidak Lulus!

JAKARTA, KOMPAS.com- Sedikitnya 11.443 siswa sekolah menengah atas (SMA) atau sekitar 0,78 persen dinyatakan tidak lulus ujian nasional (UN) 2011. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang persentase ketidaklulusannya mencapai 0,96 persen. Menurut data Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), jumlah tersebut dihitung dari seluruh siswa yang mendaftar UN, yaitu 1.476.575 siswa.

Namun, dalam perjalanannya, ada sekolah yang tidak memasukkan nilai sekolah atau rapor. Hal itu mengakibatkan ribuan siswa terpaksa kehilangan 40 persen nilai kelulusannya.

“Yang memasukkan nilai itu sebanyak 1.467.058 atau 99,36 persen atau ada 9.517 yang tidak memberikan data,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam jumpa pers kepada wartawan, Jumat (13/5/2011) sore, di Jakarta.

Sementara itu, siswa yang tidak ikut UN ada sekitar 5.117 atau 0,35 persen. Setelah melalui proses evaluasi, dari 16.835 siswa SMA di seluruh Indonesia yang mengikuti UN sebanyak 1.461.941 siswa. Siswa SMA yang lulus UN tahun ini mencapai 1.450.498 siswa atau 99,22 persen.

sumber http://edukasi.kompas.com/read/2011/05/13/18143856/Tahun.ini.11.443.Siswa.SMA.Tidak.Lulus

Mencari Matahari, di Pojok-pojok Ponorogo

Urusan etika dan sebagainya sudah tak digubris lagi, seperti gambar-gambar yang saya sajikan di bawah ini.

1304730241350469112

Inilah bagian belakang dari Gedung DPRD Kabupaten Ponotogo

1304730395593281237

Pagar tembok Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo ini memanjang dan nampak kokoh.

1304730520887206663

Di ujung pagar nampak sesuatu yang ternyata bukan bagian dari sebuah happening art, walaupun menarik.

1304730638113221728

O, inilah yang mencari matahari … !!

SMS Jawaban Soal UN SMA Sudah Diterima Sebelum ke Sekolah

OPINI | 21 April 2011 | 14:01


Teman-temanku pengawas ruang UN terkejut banget. Sebab sesuai prosedur, LJUN dibagikan lebih dulu ke siswa peserta UN sebelum lembar soalnya. Langkah ini dilakukan agar para siswa memiliki cukup waktu buat mengisi identitas diri peserta UN dan sebagainya. [Maaf, demi melindungi sumber, aku tak sebutkan nama-nama]

Keajaiban terjadi, ternyata hampir semua penempuh UN bisa menjawab semua soal dengan menandai LJUNnya!

Ini jelas fenomena kebocoran soal, artinya ada yang sudah menjawabi soal sebelum soal itu dibagikan dalam ruang-ruang ujian. Tapi dari manakah asal soalnya?

Aku tak bisa memberikan jawaban asal atau sumber kebocoran, yang jelas jawaban soal melalui sms itu 100% benar! Dan makin kuherankan, anak-anak itu menerima sms pada jam-jam sebelum mereka berangkat sekolah.

Ampun pemerintah, pendidikan macam inikah yang kauhasilkan setelah berkali-kali ujian nasional? Dan jika ini nanti terjadi pula di ujian nasional SMP dan yang sederajat, duh, mau komentar gimana lagi.

Tenaga Honorer yang lolos akan diangkat CPNS namun harus melalui tahap pemberkasan dahulu. Sedangkan Tenaga honorer kategori II berdasarkan rencana pemerintah akan diadakan test sesama tenaga honorer kategori II. Pelaksanaanya setelah diumumkan tenaga honorer kategori I yang lolos validasi dan verifikasi.

Tenaga Honorer Masih Hangat Diperbincangkan

Rabu, 20 April 2011 15:42
Jkt-Humas. Topik hangat yang masih diperbincangkan sampai saat ini adalah Tenaga Honorer. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan rombongan Komisi A DPRD Kota Payakumbuh dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wilman Singkuan saat berkunjung  ke BKN Pusat (20/04). Rombongan DPRD Kota Payakumbuh ini diterima perwakilan BKN Kabag Humas Tumpak Hutabarat dan Kasubag Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Paryono di Ruang Rapat Gedung II Lt. 2 BKN.

Tampak Rombongan Komisi A DPRD Kota Payakumbuh konsultasi ke BKN (20/04)

Dalam kunjungannya  DPRD Kota Payakumbuh menanyakan kelanjutan nasib Data Tenaga Honorer kategori I dan kategori II yang telah masuk di BKN. Menanggapi pertanyaan ini Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa BKN telah melakukan validasi dan verifikasi untuk tenaga honorer kategori I, selanjutnya menunggu Peraturan Pemerintah untuk hasil akhirnya yang selanjutnya akan diumumkan secara nasional. Mereka yang lolos akan diangkat CPNS namun harus melalui tahap pemberkasan dahulu. Sedangkan Tenaga honorer kategori II berdasarkan rencana pemerintah akan diadakan test sesama tenaga honorer kategori II. Pelaksanaanya setelah diumumkan tenaga honorer kategori I yang lolos validasi dan verifikasi.

Kabag Humas Tumpak Hutabarat mewakili BKN dalam konsultasi dengan DPRD Kota Payakumbuh

Dalam kesempatan yang sama Tumpak Hutabarat juga berpesan agar  DPRD Kota Payakumbuh harus saling koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau ataupun mengawasi dalam proses rekruitment CPNS Kota Payakumbuh. Dan berpesan agar lebih berhati hati terhadap penipuan pengangkatan CPNS yang semakin marak di Indonesia.(ayu)

Ternyata Enak Cuma Menggeser-nggeser … !

Panyaruwe

suka mengupaskan, suka menyajikan, dan suka mempersilahkan Anda menikmati


Ingat waktu UN tahun lalu, dimana soal hanya 2 tipe disediakan dua amplop LJUN, untuk tipe ‘A’ dan tipe ‘B’. Tapi justru untuk 5 tipe soal tahun ini, kok semua jawaban dalam LJUN disatukan jadi satu amplop.

Curiga, apakah jawaban soal-soal kelima tipe itu sama, tim saya bergerak melakukan analisis terhadap 5 tipe soal Matematika IPS Paket 12, Paket 25, Paket 39, Paket 46, dan Paket 54 yang sudah diujikan pada hari Selasa 19 April 2011 lalu.

Hasilnya adalah : ada lima nomor soal, yaitu soal nomor 6, 16, 19, 30 dan 35 persis sama di lima paket, yaitu Paket 12, Paket 25, Paket 39, Paket 46, dan Paket 54.

Dan soal nomor 28 dan 29 persis sama di tiga paket, yaitu Paket 12, Paket 25, dan Paket 39. Soal nomor 26 Paket 46 sama persis nomor 26 Paket 54.

Sedangkan nomor soal yang lain hanya dibedakan dengan cuma menggeser-nggeser nomornya saja, misalnya di Paket 12 soal nomor 1 dan 2, ternyata di Paket 25 menjadi nomor 8 dan9, dan di Paket 39 dijadikan nomor 10 dan 8. Sedangkan soal nomor 1 dan 2 di Paket 46 dijadikan nomor 15 dan 14 di Paket 54.

Tuh, kan. Enaknya pembuat soal cuma menggeser-geser nomor soal, kok kayak soal try out buatan teman-teman saya aja di sekolah swasta sebuah kabupaten. Padahal ini taraf nasional kan, dan berbiaya milyaran rupiah.

Kok cuma gitu sih. Apalagi kalau tahu soal nomor 22 Paket 12 yang soalnya tidak sempurna !

Maka Dengan Paket-paket Soal UN Itu Dapat Dibikin Siswa Menerima 5 Paket Soal Berbeda

Hari Senin 18 April 2011 adalah hari pertama ujian nasional. Barangkali sekarang ini masih ada waktu dan sesuatu yang perlu disiapkan dini oleh pengawas ruang ujian, yaitu ihwal bagaimana cara mendistribusikan secara adil kelima paket-paket soal UN itu.

Akan ada persediaan 5 paket soal yang disediakan dan satu paket cadangan. Misalkan saja paket-paket soal itu berkode A,B,C,D,E, maka aturannya pengawas ruang ujian diperintahkan agar membagikannya ke siswa dengan syarat siswa yang duduk bersebelahan dan di depan atau belakangnya menerima jenis paket soal yang berlainan.

Untuk SMA dan MA, ada 6 mata pelajaran diujian-nasionalkan. Bagaimana mengatur variasinya agar siswa mendapatkan paket soal setiap hari berbeda dan tak sama dengan temannya yang duduk bersebelahan dan di depan atau belakangnya?

Menghindari agar setelah berada di ruang ujian pengawas ruang tidak memikirkannya terlalu lama, maka diperlukan pedoman pendistribusian soal yang seadil-adilnya.Variasi paket soal yang didistribusikan harus diberlakukan sama untuk setiap ruang ujian dan diganti setiap mapel yang berbeda.

Distribusi Paket Soal untuk Mapel pertama :
A    C    E    B    D
B    D    A    C    E
C    E    B    D    A
D    A    C    E    B
E    B    D    A    C
Distribusi Paket Soal untuk Mapel kedua :
B    D    A    C    E
C    E    B    D    A
D    A    C    E    B
E    B    D    A    C
A    C    E    B    D
Distribusi Paket Soal untuk Mapel ketiga :
C    E    B    D    A
D    A    C    E    B
E    B    D    A    C
A    C    E    B    D
B    D    A    C    E
Distribusi Paket Soal untuk Mapel keempat :
D    A    C    E    B
E    B    D    A    C
A    C    E    B    D
B    D    A    C    E
C    E    B    D    A
Distribusi Paket Soal untuk Mapel kelima :
E    B    D    A    C
A    C    E    B    D
B    D    A    C    E
C    E    B    D    A
D    A    C    E    B
Distribusi Paket Soal untuk Mapel keenam :
A    C    E    B    D
B    D    A    C    E
C    E    B    D    A
D    A    C    E    B
E    B    D    A    C

Aksi Demo Tenaga Honorer 2 Mei 2011 Mengepung Istana

NASIONAL – HUMANIORA

Rabu, 13 April 2011 , 17:00:00

JAKARTA – Forum Honorer Indonesia (FHI) berencana akan menggelar Aksi Mei Bergerak bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional 2 Mei mendatang. Dalam aksinya nanti, sebagaimana yang diungkap oleh aktivis FHI, Aini,  mereka akan bergerak dari 33 provinsi melalui wadah aliansi 33 organisasi honorer yang tersebar di seluruh Indonesia.

Istana Presiden merupakan sasaran utama aksi dengan mengambil tiga ritme, tiga hari, 7 hari dan 30 hari, tergantung tingkat ketercapaian tujuan perjuangan. Guna mendukung logistik, mereka juga akan membuka Dapur Umum Pendidikan sekaligus berfungsi sebagai Posko Utama dan mimbar bebas bagi para tokoh pendidikan berorasi.“Ada tiga hal penting yang akan kami usung dalam aksi 2 Mei mendatang. Pertama, pemerintah harus segera memberikan jaminan 100 persen tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” tegas Aini, guru honorer SDN Talang Tegal, Jawa Tengah, di press room DPR, Rabu (14/4).

Kedua, lanjutnya, FHI mendesak pemerintah harus segera memberlakukan Upah Minimum Pendidikan (UMP) bagi para tenaga honorer di bidang pendidikan. Sementara tuntutan ketiga, pemerintah harus segera memperbaiki sistem rekrutmen honorer dan menjadikannya sebagai sistem utama dalam penerimaan PNS.

Aksi Mei Bergerak, kata Aini, akan menggunakan sandi utama “Merah-Putih di langit yang Biru”. “Merah simbol kemarahan tenaga honorer di seluruh Indonesia terhadap kebijakan pemerintah yang lamban, diskriminatif dan jauh dari rasa keadilan,” tegas Aini.

Sementara putih menjadi simbol religiusitas para tenaga honorer. “Jika demo pada siang hari tidak direspon pemerintah maka malam harinya dilanjutkan dengan Istiqhosah Kubro dipimpim oleh tokoh agama,” ungkap Aini.

Biru, lanjutnya, simbol negosiasi terhadap pemerintah. FHI akan mengirim delegasi kepada sejumlah pihak baik pemerintah untuk bernegosiasi secara langsung.

“Kalau aksi kami tidak direspon, tidak tertutup kemungkinan FHI akan mengadukan pemerintah kepada lembaga-lembaga internasional yang komit dengan nasib honorer di Indonesia,” tukasnya. (fas/jpnn)

Apabila PPK merasa tidak perlu mengangkat tenaga honorer maka BKN tidak bisa campur tangan

FTHSNI Konfirmasi Terkait Tenaga Honorer Kategori I dan II

Sabtu, 09 April 2011 09:58
Jakarta-Humas BKN, Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS menjadi permasalahan tersendiri bagi tenaga honorer yang bersangkutan. Berbagai hal terkait kapan dan kebijakan apa yang diambil untuk kategori I dan II masih belum jelas bagi tenaga honorer. Hal itu yang menjadi pertanyaan bagi Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) yang kemudian melakukan konfirmasi ke BKN, Jumat (8/4). Kunjungan dari FTHSNI yang diikuti oleh enam orang pengurusnya ini diterima Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat dan Direktur Pengendalian Kepegawaian II BKN Sujarwo di Ruang Direktorat Dalpeg I BKN.

FTHSNI mendengarkan pengarahan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat (tiga dari kiri) dan Direktur Pengendalian Kepegawaian II Sujarwo (dua dari kiri)

Dalam penjelasannya, Sujarwo menjelaskan bahwa pengumuman hasil verifikasi dan validasi kategori I akan diumumkan apabila peraturan pemerintah (PP) terkait pengangkatan tenaga honorer telah ditandatangani Presiden. Adapun tenaga honorer kategori II wacana yang telah tersebar akan dilakukan seleksi, namun demikian Sujarwo menegaskan bahwa hal itu juga menunggu regulari dari pemerintah.

Pada kesempatan itu Sujarwo juga menerangkan bahwa kewenangan untuk mengangkat atau tidak tenaga honorer menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi terkait. Apabila PPK merasa tidak perlu mengangkat tenaga honorer maka BKN tidak bisa campur tangan. “Seandainya PPK tidak menyerahkan data tenaga honorer yang tercecer pada waktu tersebut, maka BKN menganggap tidak ada tenega honorer di isntansi tersebut”, jelas Sujarwo.(fhu)

Untuk tenaga honorer diatas tahun 2006 sampai saat ini belum ada regulasinya. Peraturan Pemerintah yang akan keluar diharapkan dapat menjawab semua permasalahan tentang tenaga honorer

Dua Pendekatan Pemerintah dalam Menyikapi Nasib Tenaga Honorer

Senin, 11 April 2011 09:19
Jkt-Humas. “Bagaimana kesempatan  tenaga honorer diatas tahun 2006 untuk diangkat CPNS?” merupakan salah satu pertanyaan  yang diajukan rombongan  Persatuan Guru Honorer  Indonesia (PGHI) dalam audiensinya, Jumat (08/04) di Ruang Data Gedung I Lt.1 Kantor BKN Pusat yang diterima Kasubag  Publikasi Petrus Sujendro dan didampingi oleh  Kasubag Dalpeg II Budiarno Triatmodjo. “Dalam Surat Edaran Menpan No. 05 Tahun 2010 hanya menyebutkan tentang pendataan tenaga honorer kategori I dan Kategori II. Untuk tenaga honorer diatas tahun 2006 sampai saat ini belum ada regulasinya. Peraturan Pemerintah yang akan keluar diharapkan dapat menjawab semua permasalahan tentang tenaga honorer”, tegas Petrus Sujendro.

(kiri ke kanan) Kasubag Publikasi Petrus Sujendro dan Kasubag Dalpeg II Budiarno Triatmodjo menjadi perwakilan BKN dalam Audiensi dengan Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI).

Rombongan Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) dalam kesempatan yang sama juga menanyakan kelanjutan nasib para guru honorer  yang tidak dapat diangkat CPNS. Petrus Sujendro menjelaskan bahwa pemerintah dalam menyikapi nasip tenaga honorer ada dua pendekatan yang dilakukan yakni : Pertama, Pendekatan Statis adalah untuk mengangkat Tenaga Honorer menjadi CPNS sepanjang syarat-syarat yang ditentukan dalam PP No. 43 Tahun 2005 jo PP No. 48 Tahun 2007 terpenuhi. Kedua : Pendekatan Kesejahteraaan adalah kebijakan untuk memberikan penghargaan kepada Tenaga Honorer yang tidak dapat diangkat CPNS melalui perbaikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Negara/Daerah.

 

 

 

Persatuan Guru Honorer Indonesia (kiri) berkunjung ke BKN (08/04)

Pada kesempatan ini Budiarno Triatmodjo menambahkan bahwa pengumuman tenaga honorer dilakukan BKN setelah Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tentang tenaga honorer diterbitkan. Hasilnya nanti akan diumumkan pemerintah secara nasional di  indonesia.(ayu)

Formasi CPNS 2011, jatah pelamar umum dalam seleksi CPNS tinggal 55 persen

Jum’at, 01 April 2011 , 15:30:00

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) memberikan jatah maksimal 45 persen, untuk pengangkatan honorer kategori I (yang dibiayai APBN/APBD) menjadi CPNS 2011. Angka ini sedikit meningkat dari estimasi awal pemerintah, yakni sekitar 30 persen. Itu berarti juga bahwa jatah pelamar umum dalam seleksi CPNS tahun ini tinggal 55 persen. 

Penambahan kuota bagi honorer tertinggal kategori I ini, menurut Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan & RB, Ramli Naibaho, adalah karena hingga posisi 21 Maret 2011, persentase honorer yang memenuhi syarat mencapai 42 persen lebih. Itupun menurutnya, masih sekitar 15 ribuan honorer – dari total 152 ribuan honorer kategori I – yang masih dilakukan verifikasi dan validasi.

“Kalau misalnya 15 ribuan honorer itu lolos verifikasi dan validasi, bisa saja angkanya mencapai 45 persen. Target pemerintah sih, angka 45 persen itu sudah paling tinggi, agar pelamar umur masih punya jatah lebih besar untuk bersaing memperebutkan kursi CPNS 2011,” jelas Ramli yang ditemui di kantornya, Jumat (1/4).

Ramli menambahkan, jatah honorer tertinggal kategori I itu, memang akan menggerus kuota CPNS 2011 yang diusulkan pemerintah sebanyak maksimal 250 ribu (pusat dan daerah). Usulan kuota CPNS 2011 ini sendiri, sedikit berkurang dibanding 2010 yang mencapai 300 ribu.

“Memang berkurang sedikit usulan kita. Karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran kita. Selain itu, pertimbangannya karena di instansi pusat dan daerah, kebutuhan pegawainya sebagian besar sudah terpenuhi,” tandasnya. (esy/jpnn)

Indonesia memenuhi syarat untuk membangun sebanyak 100 unit sekolah baru sekolah menengah pertama (USB-SMP) di 36 kabupaten di kawasan Indonesia bagian timur

Jerman Hapus Hutang Melalui Pendidikan
25 Maret 2011 | Laporan oleh aline

 

Jakarta — Pemerintah Republik Federal Jerman menghapus hutang pemerintah Indonesia sebanyak 23 juta Euro melalui program Debt Swap II untuk pendidikan. Pemberian penghapusan hutang ini dilakukan setelah Indonesia memenuhi syarat untuk membangun sebanyak 100 unit sekolah baru sekolah menengah pertama (USB-SMP) di 36 kabupaten di kawasan Indonesia bagian timur. Nilai pokok hutang yang dihapus tersebut mencapai dua kali lipat dari dana yang dikeluarkan pemerintah sebanyak Rp 141,72 miliar.

Sertifikat Penghapusan Hutang Program Debt Swap IV untuk Education diserahkan oleh Direktur KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Bjorn Thies kepada Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdiknas Suyanto disaksikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh di Kemdiknas, Jakarta, Kamis (24/3).

Mendiknas menyampaikan, program debt swap berikutnya yang dipersiapkan adalah untuk program beasiswa bagi dosen yang akan melakukan studi S2 dan S3 di Jerman. Tahun depan, kata Mendiknas, adalah 60 tahun hubungan Jerman dan Indonesia. “Pemerintah Jerman telah menunjukkan komitmennya bersama dengan pemerintah Indonesia mengembangkan hubungan baik salah satu contohnya adalah program debt swap,” katanya.

Program pembangunan 100 USB-SMP meliputi pembangunan unit gedung baru, mebeler, perpustakaan, dan buku teks. Selain itu, termasuk alat bantu belajar dan peralatan kantor untuk menunjang kegiatan administrasi sekolah. Adapun persyaratan lokasi pembangunan USB berada di daerah miskin, angka partisipasi kasar (APK) di bawah 70, dan tidak ada sekolah yang sama dalam radius lima kilometer.

Persyaratan lainnya, bagi kabupaten yang mendapatkan pembangunan USB bersedia menjamin beroperasinya sekolah tersebut minimal 20 tahun dengan mengacu pada standar pelayanan minimum, menyediakan lahan siap bangun minimal 6.000 meter persegi, menjamin dapat merekrut siswa baru minimal 30 siswa, menjamin kelancaran operasional USB melalui penyediaan guru, kepala sekolah, dan staf administrasi, serta mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Suyanto menyampaikan, penghapusan hutang (debt swap) II merupakan kali ketiga. Program debt swap I for education pada 2006 sebanyak 25,56 juta Euro untuk pembangunan pusat sumber belajar di 511 sekolah dasar di 17 provinsi dengan nilai Rp 125 miliar. Kemudian program debt swap IV for education pada 2010 menghapus hutang pokok sebanyak 20 juta Euro untuk program peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pasca bencana gempa bumi. “Total untuk  pendidikan dasar telah menghapuskan hutang pemerintah Rp 750 miliar,” katanya.(agung/gloria)

CPNS di Kabupaten Bengkulu Selatan terjadi kejanggalan terkait pengumuman hasil seleksi yang diadakan

BKN Terima Pansus CPNS DPRD Bengkulu Selatan

Kamis, 24 Maret 2011 16:15
Jakarta-Humas, Badan Kepegawaian Negara menerima kunjungan tujuh orang anggota DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pelaksanaan Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Formasi Tahun 2010, Kamis (24/3). Kunjungan yang diterima di Ruang Rapat lantai 2 gedung I Kantor Pusat BKN ini  ditemui oleh perwakilan BKN yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Publikasi Petrus Sujendro. Dalam laporannya, Ketua Pansus Hendri S. Yusdani menyampaikan terjadi kejanggalan terkait pengumuman hasil seleksi yang diadakan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini yang kemudian mendasari Pansus untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan berkonsultasi ke BKN. 

Perlu investigasi; (kiri-kanan) Kasubdit Perencanaan Formasi Pegawai Badi Mulyono, Dir. Pengadaan PNS I Nyoman Arsa, Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, Dir. Dalpeg III Ulida L. Toruan dan Kasubdit Dalpeg III Haryono saat menerima Kunjungan Pansus Penerimaan CPNS Kabupaten Bengkulu Selatan.

Menanggapi hal ini, Direktur Pengendalian III BKN Ulida L. Toruan menjelaskan bahwa permasalahan ini telah diterima oleh BKN dan telah berupaya untuk menindaklanjuti dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait ataupun dengan pihak ketiga dalam proses pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Bengkulu Selatan yakni Universitas Negeri Jakarta. Namun demikian, Ulida menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya kesulitan untuk meminta data-data terkait permasalahan itu. Ulida menegaskan bahwa kasus ini akan terus didalami dan akan terus dipantau.  Saat ini BKN masih terus berupaya untuk mengumpulkan berkas-berkas sebagai alat bukti yang dibutuhkan dalam investigasi permasalahan yang timbul pada seleksi CPNS di Bengkulu Selatan tersebut.  Lebih jauh Ulida menjelaskan bahwa dirinya merasa bergembira atas kedatangan Pansus dan mengharapkan adanya kerjasama antra unit kerjanya dengan Pansus sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan.

Anggota Pansus Penerimaan CPNS Kabupaten Bengkulu Selatan menggali informasi terkait kejanggalan proses rekrutmen CPNS di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sementara itu Direktur Pengadaan PNS I Nyoman Arsa menjelaskan bahwa proses penerimaan CPNS harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 98 Tahun 2000 jo PP 11 Tahun 2002 dan seharusnya mengikutsertakan BKN  untuk ikut melakukan pengawasan. Terkait perubahan formasi, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Formasi Badi Mulyono menjelaskan bahwa hal itu dapat dilakukan apabila jumlah pelamarnya kurang atau tidak ada pelamar dan perubahan formasi itu dilakukan sebelum tes. (fhu)

Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I dan Tenaga Honorer Kategori II Menurut Dalpeg BKN Bambang Chrisnadi Selesai 2011

Hingga batas akhir 31 Agustus 2010, tercatat di listing BKN 152.310 orang. Dari jumlah tersebut sampai 8 Februari 2011, hasil verifikasi dan validasi mendapat rekomendasi : Memenuhi Kriteria (MK) = 51.075 orang (33,53%), Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) =  73.788 orang (48,45 %) dalam proses penyelesaian = 27.447 orang (18,02%) yang diharapkan pada akhir April 2011 semua sisa tenaga honorer kategori I sudah selesai dilakukan validasi dan verifikasi.

Perlu dipahami, bahwa tenaga honorer kategori I yang dinyatakan MK tidak secara otomatis diangkat menjadi CPNS. Karena masih harus memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam PP 98/2000 jo PP 11/2002. Tenaga honorer kategori I yang dinyatakan MK dan tenaga honorer kategori II yang memenuhi ketentuan PP 98/2000 dan PP 11/2002, akan diangkat sekaligus dalam satu tahun anggaran yang direncanakan selesai pada 2011.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) alinea 3 PP 43/2002 antara lain ditentukan bahwa apabila sebelum tahun 2009 secara nasional tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD telah selesai seluruhnya diangkat menjadi CPNS, maka “tenaga honorer yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD, baru dapat diangkat menjadi CPNS sesuai dengan kebijakan nasional berdasarkan formasi, analisis kebutuhan riil, dan kemampuan keuangan negara”.

Terjemahan teknis dari Pasal 6 ayat (2) alinea 3 PP 43/2002 ini adalah bahwa pengangkatan tenaga honorer kategori II dilakukan melalui mekanisme ujian yang dilakukan oleh sesama tenaga honorer kategori II.

Sumber: http://www.bkn.go.id/images/stories/buletin1511/6.pdf

Pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (MK) akan dilakukan melalui website BKN

Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer Harus Dilakukan dengan Cermat

Kamis, 10 Maret 2011 15:57
 

Jkt-Humas, Penyelesaian masalah tenaga honorer harus dilakukan dengan cermat. Hal ini agar permasalahan tenaga honorer tidak berlarut-larut.  Demikian arahan yang disampaikan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno saat membuka Progres Laporan Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I di Ruang Aula BKN Pusat Jakarta, Kamis (10/3).

 

 

Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno (kiri) didampingi Deputi Dalpeg Bambang Chrisnadi memberikan arahan pada kegiatan Progres Laporan Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I

 

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) Bambang Chrisnadi menegaskan bahwa kegiatan verifikasi dan validasi tenaga honorer  kategori I yang telah dilakukan BKN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memasuki proses akhir penyelesaian.  Beberapa hal yang menjadi kendala dalam kegiatan verifikasi dan validasi ini adalah: sempitnya waktu dan terbatasnya  sumber daya manusia (SDM) untuk  melakukan verifikasi dan validasi ini. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (MK) akan dilakukan melalui website BKN.

Kegiatan Progres Laporan Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I diikuti oleh para pejabat Eselon I dan II BKN Pusat dan para Kepala Kantor Regional I-XII BKN. Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya persamaan persepsi diantara para pejabat BKN dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dengan baik dan tuntas.

 

Para pejabat BKN  mendengarkan penjelasan Deputi Dalpeg Bambang Chrisnadi tentang Progres Laporan Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I

Rencana Penerimaan CPNS tahun 2011 dan Perhitungan Alokasi atau Formasi CPNS Daerah

Anggaran Negara adalah Faktor Terpenting dalam Penyusunan Formasi CPNS

Jumat, 11 Maret 2011 15:13
Jkt-Humas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menganalisa dan memberikan pertimbangan usulan formasi yang diajukan daerah, namun demikian kewenangan untuk memutuskan kebijakan atas usulan daerah tersebut berada di tangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan&RB) untuk disesuaikan dengan anggaran negara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat saat menerima tamu dari DPRD dan BKD Kepulauan Riau, Jum’at.(11/03).

Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat (tengah) memimpin rapat dengan DPRD dan BKD Kep. Riau yang didampimgi pleh dua orang Kasubdit pada Direktorat Perencanaan dan Formasi Kepegawaian BKN,  Sukamto (Kiri) dan Subadi (kanan) .

Kunjungan yang bertujuan untuk berkonsultasi terkait Rencana Penerimaan CPNS tahun 2011 dan Perhitungan Alokasi atau Formasi CPNS Daerah ini juga diterima oleh dua orang Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Perencanaan dan Formasi Kepegawaian BKN Sukamto dan Subadi di Ruang Rapat Gedung II Lt. 2 Kantor Pusat BKN.

Tampak dua orang  perwakilan dari DPRD Kep. Riau yang sedang asyik berkonsultasi dengan pejabat dari BKN.

Diakhir perbincangan Tumpak Hutabarat menyarankan agar DPRD dan BKD Kep. Riau senantiasa bekerja sama dalam menyusun usulan formasi CPNS daerah Kep. Riau.Sementara itu, dalam penjelasannya Subadi menyampaikan bahwa analisa jumlah formasi pengadaan CPNS salah satunya didasarkan pada profil daerah, peta jabatan dan prioritas layanan dasar yang diberikan di daerah masing-masing.

 

Komite III DPD-RI Mengharap Kemen PAN dan RB mempercepat proses penyelesaian seluruh tenaga honorer CPNS yang tidak masuk database (termasuk CPNS teranulir, demikian pula bagi CPNS Kategori I dan Kategori II pada Selasa, 08 Maret 2011 15:59

Selasa, 08 Maret 2011 15:59
Jakarta-Humas,

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) mengundang Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneg PAN & RB) untuk membahas permasalahan pengangkatan CPNS baik dari jalur umum maupun honorer, Selasa (8/03). Rapat Kerja ini dihadiri Menteri Negara PAN & RB EE Mangindaan, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno, Kepala Lembaga Administrasi Negara Asmawi Rewansyah serta segenap jajaran pimpinan dari ketiga instansi tersebut.
Berbagai permasalahan terkait pengangkatan CPNS dibahas dalam rapat itu. Pada kesempatan itu, EE Mangindaan menyampaikan berbagai kebijakan terkait penerimaan CPNS serta strategi yang terkait hal itu, sedangkan Eko Sutrisno menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil terkait permasalahan pendataan tenaga honorer yang tercecer.

Dalam pertemuan itu, Komite III DPD RI mengharapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) agar melanjutkan dan meningkatkan upaya penataataan birokrasi. Upaya penataan tersebut meliputi

Pertama, optimalisasi strategi dan kebijakan Kemen PAN dan RB yang meliputi tiga aspek yakni  penyelesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh.

Kedua, mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang formasi PNS yang memuat ketentuan mengenai formasi bagi masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota dan PP tentang pengadaan PNS berdasarkan kompetensi, sesuai kebutuhan organisasi, secara obyektif, transaparan, akuntabel, tidak diskriminatif (mengakomodir para penyandang cacat sepanjang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dan bebas KKN dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Ketiga, mempercepat proses penyelesaian seluruh tenaga honorer CPNS yang tidak masuk database (termasuk CPNS teranulir, demikian pula bagi CPNS Kategori Idan Kategori II sebagaimana keterangan Kemen PAN dan RB) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Koordinasi Perumusan Kebijakan Penyelesaian Tenaga Honorer (Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor KEP/161/S. PAN-RB/4/2010 tanggal 30 April 2010 dan mengumumkan kepada publik secara transparan serta menerbitkan PP terkait dengan penyelesaian tenaga honorer dan PP tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Keempat, melakukan kajian secara komprehensif berkenaan dengan perpanjangan batas usia pensiun bagi tenaga kependidikaan, dari 56 tahun ke 58 tahun, kebutuhan pengaturan manajemen secara khusus dan pemetaan formasi agar tercipta pemerataan tenaga kependidikan di masing-masing daerah.

Sementara itu, Komite III DPD RI akan turut  mensosialisasikan kebijakan reformasi birokrasi kepada Pemerintah Daerah guna mewujudkan good governance dan clean government serta mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangkan membentuk aparatur negara yang profesional dan berkualitas.

Ogah Keras Maunya Kita Lunak

Kekerasan baik secara mental maupun fisik terhadap siswa yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, kakak kelas atau sesama teman di lingkungan sekolah (bullying) adalah malapraktik bagi dunia pendidikan. Bullying merupakan bentuk penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk membuat tak nyaman sampai-sampai menyakiti secara fisik kepada seseorang atau sekelompok orang, sehingga si korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya.
12988493921091569376

Mencolek pipi, menggoda dengan kata-kata jorok, memberikan julukan dengan maksud memperolokkannya, menghina, mengejek dan sejenisnya merupakan contoh tindakan bullying, apalagi memukul, menonjok, menampar, menendang !

129884987610902806

Di dunia pendidikan, perilaku bullying ini menyebabkan sekolah bukan lagi menjadi tempat yang menyenangkan bagi si korban dalam mencari ilmu, tetapi telah menjadi sebuah tempat yang menciptakan rasa takut bahkan menimbulkan trauma psikis. Namun kapan itu semua hilang, semuanya terpulang kepada bagaimana meningkatkan kompetensi kepribadian para pendidik dan tenaga kependidikan kita. Jadi, di luar saja kalau mau main keras, yang di dalam sekolah main lunak saja biar nyaman.

PENERIMAAN CPNS 2010 KEMENAG/DEPAG

Lowongan CPNS Depag / Kemenag (Kementerian Agama) Tahun 2010

Lowongan CPNS Depag / Kemenag (Kementerian Agama) Tahun 2010

PENGUMUMAN
Nomor : BII/I-a/Kp.00.3/15774/2010

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2010

Kementerian Agama Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

I. CARA MENDAFTAR
1. Pendaftaran CPNS dilaksanakan berdasarkan domisili KTP setempat untuk pelamar pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN), Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN), dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN), kecuali pelamar pada Unit Eselon I Pusat, Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
2. Pengumuman dan pendaftaran CPNS di lingkungan Kementerian Agama secara on-line melalui internet/website dengan alamat http://www.kemenag.go.id dengan subdomain cpns.kemenag.go.id.
3. Bagi pelamar yang kesulitan menggunakan aplikasi internet/website dapat melakukan pendaftaran/registrasi yang ditujukan langsung kepada panitia pengadaan CPNS masing-masing melalui kantor pos tanpa melampirkan print out entry data pendaftaran.
4. Lamaran ditulis oleh tangan sendiri dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh pelamar disertai dengan:

  • 1. Print out entry data pendaftar;
  • 2. Foto copy sah ijazah yang telah dilegalisir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  • 3. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
  • 4. Foto copy KTP yang masih berlaku.

5. Surat lamaran dikirim melalui jasa pos, ditujukan kepada panitia Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Pusat/Panitia Pengadaan CPNS Unit Eselon I/Panitia Pengadaan CPNS Daerah dan stempel pos terakhir tanggal 3 November 2010;
6. Pelamar wajib melampirkan amplop balasan yang telah ditempel perangko kilat dengan menuliskan nama dan alamat serta kode pos, bagi pelamar yang tidak melampirkan amplop balasan dinyatakan gugur sebagai peserta.
7. Pada amplop lamaran agar dicantumkan satuan kerja yang dituju dan pekerjaan yang dilamar pada sudut kiri atas contoh terlampir.
8. Lamaran dibuat menurut contoh terlampir. (Download dokumen)

II. PERSYARATAN UMUM

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Berusia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun (pada tanggal 1 Januari 2011).
  3. Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 Tahun sampai dengan 40 Tahun agar melampirkan bukti wiyata bakti sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 minimal 13 Tahun 9 bulan secara terus menerus dan tidak terputus pada instansi pemerintah atau yayasan yang berbadan hukum;
  4. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tanggal 23 November 2001 harus sudah disahkan oleh Kopertis /Kopertais;
  5. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atau Lembaga Pendidikan Luar Negeri, harus melampirkan Surat Keputusan Penetapan dan Penyetaraan hasil penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dari Ditjen Pendidikan Tinggi /Ditjen Pendidikan Agama Islam;
  6. Foto copy ijazah Universitas /Institut dilegalisir oleh Rektor, Dekan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik, sedangkan foto copy ijazah Sekolah Tinggi dilegalisir Ketua atau Pembantu Ketua Bidang Akademik;
  7. Tanggal penetapan ijazah harus sebelum tanggal pelamaran, sedangkan surat keterangan atau pernyataan lulus tidak diperkenankan;
  8. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  9. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil /PegawaiSwasta;
  10. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri /Pegawai Negeri;
  11. Bersedia ditempatkan di seluruh Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
  12. Tidak menjadi anggota /pengurus PARPOL;
  13. Bersedia memenuhi peraturan /ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Kementerian Agama.

III. WAKTU PENDAFTARAN
Waktu pendaftaran pelamar melalui website/internet tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 3 November 2010.

IV. KETENTUAN LAIN

Penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada unit kerja sebagai berikut :

  1. Sekretariat Jenderal
  2. Inspektorat Jenderal
  3. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
  4. Ditjen Pendidikan Islam
  5. Ditjen Bimas Islam
  6. Ditjen Bimas Kristen
  7. Ditjen Bimas Katolik
  8. Ditjen Bimas Hindu
  9. Ditjen Bimas Buddha
  10. Badan Litbang dan Diklat
  11. Kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia
  12. Universitas Islam Negeri (UIN) seluruh Indonesia
  13. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) seluruh Indonesia
  14. Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar
  15. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) seluruh Indonesia
  16. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN)
  17. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN)
  18. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN)

Jakarta, 22 Oktober 2010

PANITIA PENGADAAN CPNS
KEMENTERIAN AGAMA RI

K E T U A,

Bagi yang berminat, silakan :

Semoga bermanfaat :D

Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Direncanakan Selesai Akhir November

Jkt-Humas, Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi diharapkan akan berakhir pada minggu ke tiga Bulan November 2010. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Bambang Chrisnadi  saat pelaksanaan Rapat Tim Nasional dan Tim Kerja Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer di Kantor BKN Pusat Jakarta, Kamis (16/9). Rapat Dihadiri oleh para anggota Tim Nasional dan Tim Kerja baik dari BKN ataupun dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dari Sekretariat Negara RI.

Kepala BKN sekaligus Ketua Tim Nasional Pendataan, Verivikasi dan Validasi Tenaga Honorer Edy Topo Ashari saat memberikan pengarahan didampingi Wakil Ketua Tim Nasional Tasdik Kinanto (kakan) dan Eko Sutrisno (dua dari kanan) serta Ketua Tim Kerja Bambang Chrisnadi (kiri)

Pada kesempatan itu Bambang Chrisnadi juga menyampaikan bahwa jumlah data tenaga honorer Kategori I yang diserahkan ke BKN sampai dengan batas akhir 31 Agustus 2010 tercatat sejumlah 130.410 tenaga honorer.  Bambang Chrisnadi juga menjelaskan bahwa data honorer yang telah disampaikan ke BKN akan menjadi dokumen resmi tenaga honorer.

Peserta dari berbagai instansi saat pelaksanaan Rapat Kerja Tim Nasional dan Tim Kerja

Dalam kesempatan itu pula, Ketua Tim Nasional Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Edy Topo Ashari mengamanatkan kepada Tim Kerja  untuk dapat bekerja dengan mengedepankan transparansi, keakuratan dan ketepatan data dalam setiap pelaksanaan verifikasi dan validasi. Edy Topo juga meminta Tim Kerja untuk menjaga integritas, mengikuti panduan pelaksanaan dan senantiasa menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi.  Terakhir Edy Topo berpesan untuk terus menjaga independensi dan bebas dari campur tangan pihak manapun dan tidak memihak kemanapun.

Pendaftaran CPNS Lowongan CPNS Kemdiknas

Tata Cara Pendaftaran CPNS Kemdiknas
Di-posting pada: 2010-05-24 05:15:19

PENGUMUMAN

NOMOR : 68185/A4/KP/2010

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

TAHUN 2010

Kementerian Pendidikan Nasional kembali membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemdiknas dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

I. INFORMASI UMUM

  1. 1.Waktu pengumuman dari 8 sd 10 Oktober 2010.
  2. 2.Penerimaan Pendaftaran 11 sd 15 Oktober 2010.
  3. 3.Ada dua kelompok pendaftaran yaitu.
    • Pendaftaran CPNS Online.
    • Pendaftaran CPNS Non Online.
  4. Pendaftaran CPNS Online.

    Dilaksanakan hanya untuk di lingkungan Unit Utama Pusat

    -Sekretariat Jenderal berikut Pusat pusat (Pusdiklat, Pusat Bahasa, Pustekom, Pusegjas, PIH)*

    Ditjen PMPTK beserta unit pelaksana teknisnya (P4TK dan LPMP)*

    Ditjen PNFI beserta unit pelaksana teknisnya (P2-PNFI dan BP-PNFI)*

    Ditjen Pendidikan Tinggi

    Inspektorat Jenderal

    Balitbang

    * lebih lengkap dapat dilihat pada fitur Po Box.

  5. Pendaftaran CPNS Non Online

    Dilaksanakan hanya untuk di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis.

  6. Tahapan proses seleksi.
    1. Seleksi administrasi saat pendaftaran.
    2. Seleksi Pengetahuan Tes Umum, meliputi Tes Pengetahuan Umum (TPU) dan Tes Bakat Skolastik (TBS).
    3. Seleksi Tes Substansi, dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing.
  7. Tempat pelaksanaan seleksi di lokasi unit kerja yang dituju pelamar. KKKKKK
  8. Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) berkas lamaran (lihar fitur kebutuhan per uker). Pengiriman lebih dari satu lamaran tidak akan terproses oleh sistem online.

II. PERSYARATAN UMUM

  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Berusia 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 01 Desember 2010
  3. Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun dan belum berusia 40 tahun pada 1 Desember 2010 harus melampirkan foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama dan terakhir masa kerja pengabdian pada instansi pemerintah/lembaga swasta yang berbadan hukum sejak tanggal 1 April 1997 sampai saat ini masih bertugas.
  4. Sehat Jasmani, Rohani dan bebas NARKOBA
  5. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
  6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/ Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
  7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang menjalani perjanjian /kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain.

III. PERSYARATAN KHUSUS

  1. 1.Di lingkungan Ditjen PMPTK seluruh peserta jenjang S1 wajib memiliki sekurang-kurangnya TOEFL450 atau TOEIC dengan nilai minimal 600-730.
  2. 2.Di lingkungan Ditjen PNFI khusus untuk pelamar Jurusan Bahasa Inggris wajib memiliki sekurang-kurangnya TOEFL500, dan untuk jenjang kualifikasi kualifikasi SMK Mesin dan Otomotif harus memiliki SIM A.
  3. 3.Di lingkungan Dikti pelamar bidang Hubungan Internasional wajib memiliki sekurang-kurangnya TOEFL 450.

IV. RINCIAN KEBUTUHAN JABATAN, KUALIFIKASI AKADEMIK

Dapat di lihat pada fitur informasi lowongan

IV.TATA CARA PENDAFTARAN/LAMARAN (REGISTRASI SECARA ONLINE)

  1. a.Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses rekrutmen CPNS Kemdiknas.
  2. b.Pelamar harus mengisi pendaftaran secara online di alamat http://cpns.Kemdiknas.go.id dan mengikuti tata cara pendaftaran di portal pengadaan.

c.Mengirim berkas lamaran ke alamat PO BOX yang telah ditentukan yang datanya

dapat diunduh pada saat pendaftaran online setelah pelamar mendapatkan nomor pendaftaran, dimasukkan dalam Stop Map dengan ketentuan warna pemmbeda:

Warna merah untuk pelamar S2/S3.

Warna biru untuk pelamar DIV/S1.

Warna kuning untuk pelamar D2/D3.

Warna Abu-abu untuk pelamar SLTA.

d.Selanjutnya stop map dimasukkan ke dalam amplop coklat tertutup, dengan mencantumkan kode jabatan yang dilamar dan nomor pendaftaran pada sampul depan kiri atas amplop. Berkas ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional c.q pimpinan unit kerja yang dilamar, diterima pos paling lambat tanggal 20 Oktober 2010 stempel pos.

e.Berkas lamaran dimasukkan dalam Stop Map dengan ketentuan warna pembeda:

Warna merah untuk pelamar S2/S3.

Warna biru untuk pelamar DIV/S1.

Warna kuning untuk pelamar D2/D3.

-Warna Abu-abu untuk pelamar SLTA.

f.Berkas lamaran disusun dengan urutan sbb.

1) Pas Foto berwarna (gambar muka tampak utuh), ukuran 3X6 cm 4 lembar, pada bagian belakang ditulis nama dan nomor KTP yang masih berlaku, dan dimasukkan ke dalam kantong plastik.

2)Foto copy KTP yang masih berlaku.

3)Print out asli bukti registrasi pendaftaran online.

4)Surat Lamaran yang ditulis tangan tinta hitam.

5)Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Bagi yang memiliki ijazah luar negeri harus telah terakreditasi Dikti Kemdiknas.

6)Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun dan belum berusia 40 tahun pada 1 Desember 2010 harus melampirkan foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama dan terakhir masa kerja pengabdian pada instansi pemerintah/lembaga swasta yang berbadan hukum sejak tanggal 1 April 1997 sampai saat ini masih bertugas.

Berkas lamaran yang tidak memenuhi sarat usia, kialifikasi pendidikan, tidak lengkap, dan tidak urut sebagaimana uraian di atas dinyatakan gugur.

VI. PROSES SELEKSI

  1. Tahapan Pendaftaran
  1. -)Pengumuman Pengadaan CPNS dapat dilihat di Web dengan alamat http://kemdiknas.go.id
  2. -)Pendaftaran/Registrasi

-Untuk kelompok pendaftaran online di Web (untuk pelamar di lingkungan Unit Utama Pusat) dengan alamat https://cpns.kemdiknas.go.id

-Untuk kelompok pendaftar non-online datang langsung ke unit kerja (untuk pelamaran di lingkugan PTN dan Kopertis.

3)Pelamar online mencetak kartu pendaftaran saat registrasi sebanyak 2 lembar.

4)Pelamar online mengirim berkas lamaran ke PO BOX

5)Pelamar non online mengirim berkas lamaran ke unit kerja yang dilamar

6)Panitia unit kerja menyeleksi kelengkapan administrasi berkas lamaran

Seleksi administrasi terdiri dari seleksi terhadap persyaratan batas usia, kesesuaian bidang studi dan akreditasi program studi dan perguruan tinggi, data KTP.

7)Pengumuman pelamar yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan

-untuk pelamar online di alamat Web https://cpns.kemdiknas.go.id

di lingkungan PTN dan Kopertis tempat melamar, dan dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Tes.

-untuk pelamar non-onlie mengisi biodata sekaligus memperoleh Kartu Tanda Peserta Tes.

  1. Tahap Ujian Tertulis (Seleksi Tahap 1)

1)Pelaksanaan di unit kerja, Kamis, 28 Oktober 2010

Untuk pelamar online harus dapat menunjukan selain print out Kartu Tanda Peserta Tes, juga harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku.

2)Materi Ujian tertulis terdiri dari:

      1. Tes Pengetahuan Uumum (TPU)

Tes kemampuan dasar umum meliputi Bahasa Indonesia, Sejarah, Pancasila, PPKN, Bahasa Inggris.

      1. Tes Bakat Skolastik (TBS)

Merupakan tes kemampuan intelektual penalaran.

      1. Tes Substansi

Materi tes disesuaikan dengan formasi jabatan atau pekerjaan yang dilamar.

3)Pengumuman Hasil Ujian Tertulis:

-untuk pelamar online di alamat https://cpns.kemdiknas.go.id dan di http:// kemdiknas.go.id

-untuk pelamar non online di unit kerja PTN dan Kopertis tempat melamar dan/atau di alamat https://cpns.kemdiknas.go.id

c.Tahap Ujian Substansi (Seleksi Tahap 2)

Pelaksanaan di unit kerja, 15 – 16 Nopember 2010

d.Pengumuman Final

Pengumuman final, 27 Nopember 2010:

-di Web untuk pelamar online di alamat https://cpns.kemdiknas.go.id dan di http:// kemdiknas.go.id

-di unit kerja PTN dan Kopertis tempat melamar atau di alamat https:// kemdiknas.go.id

VII. PENETAPAN HASIL SELEKSI

Keputusan Tim Pengadaan CPNS Kemdiknas bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

  1. a.Seluruh Tahapan Seleksi Tidak Dipungut Biaya Apapun
  2. b.Apabila pelamar yang ditetapkan diterima tidak mendaftarkan diri kembali atau tidak melengkapi berkas lamaran yang dibutuhkan pada waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan denda.
  3. c.Hal-hal lain yang belum diatur akan ditetapkan dan diumumkan kemudian. Pelamar wajib tunduk dan mengikuti ketentuan yang tetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2010

Ketua Tim Seleksi Penerimaan PNS

KEMDIKNAS,

Mashuri Maschab

Originally posted on MASEDLOLUR:

Jadwal seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari honorer kategori dua (K2) molor lagi. Jika sebelumnya direncanakan seleksi sesama honorer K2 digelar sekitar Juni-Juli, kini berubah lagi menjadi Oktober.

Molornya jadwal seleksi ini menurut Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto, karena alotnya pembahasan anggaran dengan Kementerian Keuangan.

Apalagi dana yang diajukan ke Ditjen Anggaran Kemenkeu sebesar Rp 148 miliar belum disetujui. “Pembahasan di internal pemerintah sangat alot sehingga membuat jadwal tesnya molor,” ujar Tasdik dalam rapat panja pengawasan tenaga honorer Komisi II DPR RI, di Senayan, Selasa (26/2).

Dari data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada 558.899 honorer K2 yang akan mengikuti tes tertulis maupun kompetensi dasar.

Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana, lanjut Tasdik, kemungkinan tes tertulis dilakukan secara manual dan menggunakan lembar jawaban komputer (LJK), dengan menetapkan standar kompetensi dasar. Untuk mekanisme tes ini, pemerintah akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (esy/jpnn)

View original

DITARIK PUSAT, TUNJANGAN PROFESI GURU-GURU SWASTA, CAIR APRIL 2013

Mulai tahun ini pencairan tunjangan profesi guru swasta dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tidak lagi didekonstrasikan ke Pemerintah Provinsi. Kemendikbud akan langsung mencairkan tunjangan itu ke rekening guru langsung pada April nanti. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Ainun Naim mengatakan, meskipun sistem pencairan tunjangan profesi ini mengalami perbuhan, pihaknya tetap optimis akan tersalurkan sesua jadwalnya.

Kemendikbud terpaksa menarik pencairan tunjangan itu dari pemprov karena selama ini pencairan melalui pemda kacau. Dalam kurun waktu 2011 hingga 2012, Kemendikbud menemukan dana tunjangan profesi guru yang masih tersendat mencapai Rp 10 triliun. Persoalan pelik ini telah mereka laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ainun menuturkan, pencairan tunjangan profesi yang ditarik ke pusat masih sebatas untuk guru swasta saja.(wan/JPNN)