Ujian Nasional (UN) ulang bagi SMA yang pelajarnya tidak lulus 100 persen dinilai tidak adil dan tidak mendidik. Kebijakan itu melukai pelajar di sekolah lain. Hal tersebut dikatakan oleh anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Kuswiyanto. Kuswiyanto mengatakan, kebijakan itu menunjukkan diskriminasi dalam pendidikan. Pasalnya, tidak ada kebijakan UN ulang untuk pelajar lain yang juga tidak lulus UN.
“Memang tidak ada klausulnya kalau ada UN ulang, jangan buat kebijakan mengada-ada,” ujarnya di Surabaya, Rabu (3/6). Kuswiyanto mengatakan, dirinya meminta pemerintah menggunakan norma saat ini, bahwa pelajar yang tidak lulus UN bisa mengulang kelas 12 atau ikut ujian kejar paket C. “Jangan biasakan membuat norma untuk mengampuni kesalahan, kebijakan itu tidak adil dan tidak mendidik,” ujar Kuswiyanto.
Tidak adil, menurut Kuswiyanto, karena belum tentu pelajar di sekolah lain yang tidak lulus bisa ikut UN ulang. Dikatakannya tidak mendidik, sebab kebijakan itu menunjukkan tidak ada konsekuensi apapun kalau melakukan kesalahan bersama. “Saya bersimpati pada seluruh pelajar yang tidak lulus UN 100%. Tetapi, simpati saya juga untuk ribuan pelajar di sekolah lain yang juga tidak lulus UN,” ujarnya.
Kuswiyanto juga mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab segera dihukum. Selain sanksi pidana, pihak terkait harus dilarang bersentuhan dengan dunia pendidikan. “Kalau dia guru atau kepala sekolah, sudah jelas ia melanggar norma pendidik. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan mendidik generasi penerus karena membawa pengaruh buruk,” ujarnya.
Sementara itu, penundaan UN ulang menimbulkan dampak psikis yang semakin berat bagi 315 murid kelas 12 SMAN 2 Ngawi dan 140 murid kelas 12 SMAN Wungu, Kabupaten Madiun. Beban psikis murid sudah terasa berat saat mengetahui harus melaksanakan UN ulang tanpa tahu jelas apa kesalahan yang mereka buat. “Ini semua tidak adil bagi kami. Apa sebetulnya kesalahan kami, sehingga kami diperlakukan seperti ini?” kata Eki Okta Frianto, murid kelas 12-IPS 3 SMAN 2 Ngawi di sekolahnya. (sumber: Kompas.com, Kamis 4/6/2009)
Bagi Eki dan Fenita, murid kelas 12-IPA 4 SMAN 2 Ngawi, tidak menjadi permasalahan jika murid harus mengikuti UN ulang atau bahkan dikatakan tidak lulus sehingga harus mengikuti ujian paket C. Namun sebelum itu dilakukan, harus ada penjelasan secara detail dari BSNP mengapa mereka dinyatakan tidak lulus. “Mereka harus memperlihatkan kepada kami, lembar jawaban milik kami, sehingga kami tahu kami salah,” ujar Eki.
Adanya informasi bahwa seluruh peserta ujian di SMAN 2 Ngawi memiliki pola jawaban yang sama di mana jawaban itu salah semua sehingga mereka dinyatakan tidak lulus, kata Eki, sangat tidak masuk akal. Pasalnya dia menjawab soal-soal pada UN tanpa bantuan orang lain. Begitu pula yang diungkapkan Fenita. Sebagai murid berprestasi di sekolah itu (sejak kelas satu sampai semester lima kelas 12 selalu masuk rangking lima besar di kelasnya), dia mengatakan sangat tidak mungkin dia mencontek atau meniru jawaban dari orang lain. Apalagi soal mata pelajaran ujian yang harus diulang oleh Fenita dan murid kelas 12-IPA lainnya, yaitu Bahasa Indonesia, sangat mudah. “Saya masih ingat jawaban saya waktu itu, dan saat dicek dengan guru di SMAN 2 Ngawi, saya yakin nilai saya bisa mencapai delapan,” tambahnya.
Beratnya dampak psikis yang dialami murid kelas tiga di SMAN 2 Ngawi juga dirasakan murid-murid kelas 12 SMAN Wungu. “Saya hanya bisa mendorong mereka agar terus berdoa dan tidak menyerah atas permasalahan yang mereka hadapi,” kata Kepala Sekolah SMAN Wungu, Muhaimin. Yang membuatnya semakin khawatir, pada masa penundaan UN ulang ini, keputusan UN ulang dicabut seperti yang disarankan DPR dan murid kelas 12 dinyatakan tidak lulus, sehingga harus mengikuti ujian paket C. “Kalau ini betul terjadi, sangat tidak adil bagi para murid karena sampai sekarang mereka tidak pernah tahu kesalahan yang mereka buat,” tambahnya.
Panyaruwe berharap para pihak terkait mampu mendengarkan suara hati mereka yang terkena dampak langsung atas terjadinya peristiwa ini, sehingga kebijakan yang dilahirkan bisa terasa seimbang, adil, dan menyelesaikan masalah.
DIarsipkan di bawah: UN 2009, berita, catatanku, diskriminasi, evaluasi, forum, guru, guru swasta, kompetensi, pembelajaran, pendidikan, sekolah | Ditandai: berita, catatanku, diskriminasi, forum, guru, guru CPNS, Guru Indonesia, guru PNS, guru swasta, Pengumuman UN 2009, UN 2009 | 13 Komentar »
panyaruwe
