PGRI, Kepada Guru Swasta Kaubagikan Apa

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) semakin berbinar-binar? Seharusnya demikian. Sebab, pada ulang tahun ke-64 tanggal 25 Nopember 2009, PGRI mestinya  telah jauh memasuki alam perubahan paradigmanya sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tertanggal 12 Juli 2003, untuk menjadi organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan.

Dan ketika jatidiri PGRI itu berubah, maka ia dituntut menjadi bersifat unitaristik, independen, serta tidak berpolitik praktis. Unitaristik, maksudnya PGRI terhadap angotanya tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat bekerja, kedudukan, suku, laki-laki/perempuan, agama, dan asal-usul. Independen berarti memiliki sikap yang berlandasakan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak.

Jadi, dengan mencermati benar-benar pernyataan yang demikian itu, jika guru swasta harus berbagi PGRI dengan guru PNS, lalu guru swasta masih mengharapkan dapat apa? Sebuah pertanyaan kepada PGRI yang seharusnya tak perlu dikemukakan di era keberagaman sekarang, namun tak bisa dihindarkan.

Sebab, kita masih bisa melihat potret sejarah, diakui atau tidak, betapa limbungnya kiprah PGRI  ketika dihadapkan pada penanganan secara tegas saat menghadapi berbagai persoalan pendidikan. Misalnya, dalam memperjuangkan tunjangan makan minum untuk guru PNS, ternyata mereka setengah hati. Terbukti, meskipun sampai saat ini belum terwujud, toh PGRI tetap mendiamkannya.

Apalagi persoalan-persoalan yang terkait langsung dengan nasib guru swasta. Sehingga, guru swasta tidak gampang melupakan bagaimana sepinya tanggapan PGRI terhadap kontroversi ketika PP 48/2005 dilahirkan, atau masalah-masalah terkait permohonan dana bantuan peningkatan kinerja bagi guru swasta dari dana APBD atau APBN.

Justru bagi guru swasta masih terngiang-ngiang di telinga, mendengar teriakan keras dari beberapa organisasi profesi guru di luar PGRI. Mereka lebih sering memperdengarkan pernyataan-pernyataan yang sangat lugas ihwal dunia pendidikan. Mereka nampak lebih gigih berupaya meluruskan kebijakan pemerintah, yang dinilai sekedar mengejar kehendaknya secara sepihak, sambil terus berupaya mencari berbagai justifikasi.

Maka tak heran apabila bukan PGRI yang mencetuskan pertamakali program satu guru satu laptop, program guru mendapatkan biaya gratis berlangganan internet selama satu tahun, dan lain-lain.

Jadi, inikah yang dimaksudkan, bila guru swasta berbagi PGRI dengan guru PNS, maka mereka mau dapat apa? terserah jawaban Anda.

Namun, ke depan harus semakin ditingkatkan semangat perubahan bagi PGRI agar segera bisa menjadi sebuah organisasi profesi guru tanpa mendikotomi status guru. Dengan demikian, beberapa masalah yang melemahkan kinerja organisasi, terutama yang bersarang dalam tubuh kepengurusan, masih berpeluang besar untuk dapat diperbaiki. Harapannya nanti akan menyebabkan misi perjuangan PGRI benar-benar seimbang. Artinya, keberhasilan program-program PGRI dapat diakses dan dinikmati hasilnya baik oleh guru PNS maupun swasta.

Apabila hal tersebut masih dianggap sekedar sebuah ungkapan cita-cita PGRI, maka para jajaran pimpinan harus lebih visioner lagi, sehingga mampu  menggerakkan misinya demi mewujudkan cita-cita ini. Untuk itu, PGRI selamat ulang tahun.

*)Eddy Soejanto pemerhati pendidikan.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s