Category Archives: sertifikasi guru 2010

Bukan Janji, Ternyata DKI Angkat Lagi 3.335 Guru CPNS!

Wuah… DKI Angkat Lagi 3.335 Guru CPNS!

Rabu, 21 April 2010 | 18:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat 3.335 dari total 3.507 guru berstatus pegawai tidak tetap (PTT) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sementara itu, sebanyak 172 guru tidak dapat diangkat karena tidak memenuhi syarat. Yang diangkat bukan guru yang baru lulus, tetapi umumnya yang sudah bertahun-tahun mengajar dan melamar jadi CPNS.

“Sudah tiga tahun ini kami terus memproses secara administrasi guru PTT menjadi CPNS. SK (Surat Keputusan) pengangkatan mereka sebagai CPNS telah keluar,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto di Jakarta, Rabu (21/4/2010).

Selain penerbitan SK Gubernur, Disdik juga mengeluarkan SK penempatan mengajar mereka di sekolah-sekolah negeri milik Pemprov DKI mulai tingkat SD hingga SMA.

“Yang diangkat bukan guru yang baru lulus, tetapi umumnya guru yang sudah bertahun-tahun mengajar dan melamar jadi CPNS,” kata Taufik.

Taufik menambahkan, selama proses administrasi para guru tersebut tetap mengajar di sekolah masing-masing. Sementara itu, sebanyak 172 guru PTT tidak dapat diangkat menjadi CPNS karena usia mereka melebihi persyaratan usia pengangkatan guru PTT menjadi PNS, yakni sekitar 46 tahun. “Saya minta maaf, karena sesuai aturan mereka tidak bisa diangkat menjadi CPNS,” kata Taufik.

Namun meskipun tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dari Pemprov DKI, para guru tersebut tetap mendapatkan tunjangan peningkatan penghasilan (TPP) kesra setiap bulan. Taufik menyebut, pihaknya meminta tambahan tenaga pengajar atau guru di sekolah negeri karena jumlahnya yang masih kurang ditambah ada sejumlah sekolah baru yang sedang dibangun Dinas Pendidikan.

Selain itu, dari 2010 hingga 2015 banyak guru senior yang memasuki masa pensiun dan jika tidak segera diganti maka akan ada kekurangan guru sehingga dikhawatirkan menurunkan  kualitas pendidikan.

Panyaruwe: tuh, DKI sudah…. bagaimana provinsi lainnya?

Masedlolur Dinyatakan Salah oleh Penanggung Jawab Sertifikasi Guru PMPTK sertifikasiguru.org sertifikasiguru@sertifikasiguru.org

3 jam ago by masedlolur.

Mula-mula Masedlolur menerima komentar sebagai berikut:

Budi.ES.
budi_es2000@yahoo.com

2010/01/21 at 20:48

Guru yang berijazah S1 PAI yang mengajar kelas, apakah bisa ikut sertifikasi di Diknas ?
Adakah aturannya Guru PAI mengajar kelas?
Kalau menurut saya semua guru yg berijazah S1 PAI sertifikasinya harus di Depag.

Kemudian dijawab oleh Masedlolur sebagai berikut:
masedlolur
eddy_soejanto@yahoo.co.id

2010/01/23 at 06:03 | In reply to Budi.ES..

Yth Budi ES, guru tsb PNS atau bukan? Kalau PNS aturannya jelas, tetapi kalau non PNS, mengajar di TK/RA/BA/TA atau di SD/MI, meskipun S1-PAI terpaksa menjadi peserta sertifikasi sebagai guru kelas. Terimakasih.

Jawaban Masedlolur itu dianggap salah, dan ditanggapi sebagai berikut:

Penanggung jawab Sertfikasi Guru PMPTK
sertifikaiguru.org
sertifikaiguru@sertifikasiguru.org
125.165.140.223
2010/02/09 at 22:59 | In reply to masedlolur.

Yth.
Untuk Pemilik blog yg menjawab pertanyaan dari Bpk Budi ES. Kami luruskan ya karena jawaban yang anda berikan tidak benar.
Jawaban yang benar adalah Sesuai dengan Surat edaran bersama Sekjen Depag dengan Dirjen PMPTK. Disebutkan bahwa semua guru agama baik yang mengajar di sekolah binaan Depdiknas atau Depag. dan guru yang mengajar disekolah madrasah maka sertifikasi guru dilaksanakan di Depag bukan di Depdiknas ini berlaku bagi PNS (NIP 13… atau NIP 15…) maupun Non PNS.
Sementara itu Bpk Budi, S1 nya PAI harus dilihat dari SK mengajar disekolahnya, apakah bpk Budi mengajar matapelajaran bukan agama (untuk jenjang SMP/SMA/SMK) dan guru kelas (untuk jenjang TK/SD) atau hanya mengajar agama saja.
Jika pak Budi mengajar selain agama dan mengajar di sekolah binaan Kemendiknas maka walaupun S1 bpk adalah PAI baik PNS maupun Non PNS (GTY), bapak harus disertifikasi oleh Kemendiknas bukan oleh Depag.
Jenis matapelajaran yang disertifikasi tergantung dari pilihan guru masing-masing selain guru agama tentunya (matapelajaran untuk jenjang SMP/SMA/SMK, guru kelas untuk jenjang TK/SD).
khusus untuk jenjang TK/SD yang disertifikasi adalah sebagai guru kelas karena tanggung jawab guru TK/SD adalah terhadap keseluruhan kelas, dalam arti guru tersebut mengajar semua matapelajaran pada satu kelas (tidak hanya 1 matapelajaran). dan bukan karena pak Budi SI-PAI Non PNS

Jadi pernyataan “tetapi kalau non PNS, mengajar di TK/RA/BA/TA atau di SD/MI, meskipun S1-PAI terpaksa menjadi peserta sertifikasi sebagai guru kelas” ADALAH SALAH/ TIDAK BENAR
TIDAK ADA KETERPAKSANAAN DALAM MEMILIH MATAPELAJARAN YANG INGIN DIPILIH OLEH GURU UNTUK DISERTIFIKASI.
Topologi kurikulum yang berlaku pada jenjang TK/SD yang berbeda dengan SMP/SMA/SMK itu yang menyebabkan jenis pilihan bidang yang ingin disertifikasi berbeda. untuk guru TK/SD disertifikasi sebagai guru kelas dan akan bergelar guru profesional di bidang guru kelas, dan bagi guru SMP/SMA/SMK disertifikasi sebagai guru matapelajaran dan akan bergelar guru profesional dibidang matapelajaran yang telah disertifikasi tersebut.
Jadi bukan karena guru tsb PNS atau Non PNS atau Latar Pendidikan (masih diperbolehkan jika guru tsb berbeda antara bidang studi yang akan di sertifikasi dengan latar belakang pendidikan hal ini karena guru-guru belum siap, namun diusahakan serumpun dengan mapel yang dipilih untuk disertifikasi). Jika mapel yang dipilih untuk disertifikasi linier dengan latar pendidikan maka sangat menguntungkan di skor penilaian portofolio.

Disarankan untuk bpk/ibu guru yang memiliki pertanyaan dapat langsung mengirimkan email ke alamat email yang terdapat pada buku 1 pedoman sertifikasi guru atau Kontak Kami yang ada diwebsite sertifikasiguru.org atau dapat melalui chat online yang ada di website resmi sertifikasi guru.
terimakasih
PMPTK

Bagaimana menurut Anda, handaiku?

Menggurui Guru yang Belum Mau Bermutu

 Salah seorang inovator pembelajaran, Agus Sampurno pernah mengatakan, bahwa tantangan menjadi guru bermutu ternyata sangat berat, tapi juga bisa menjadi sangat sederhana asalkan guru mampu menyederhanakannya.

Bagaimana itu? Guru cuma dituntut mampu memiliki performans yang gampang tersenyum, sikap peduli, penuh perhatian, dan tak bosan melontarkan lelucon. Itu semua ditampilkan secara ajeg di ruang-ruang kelas melengkapi kemampuannya yang paling penting, yaitu menguasai dan menyajikan mata pelajaran yang diampu.

Kata Agus Sampurno meyakinkan, bahwa hal demikian itu cukuplah bagi murid-murid. Murid-murid bisa mengubah sosok guru yang demikian itu menjadi segalanya. Sebagai  sosok yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya dan disesali kekosongannya di ruang-ruang kelas. Walaupun mereka mungkin sudah didampingi oleh internet, multimedia pembelajaran, mulai dari games pembelajaran sampai DVD pembelajaran sebagai alternatif sumber pengetahuan lainnya.

Memang demikian, kapanpun dan di manapun seorang guru bermutu, maka ia haruslah manusia yang lebih baik daripada murid-muridnya. Sehingga apabila banyak berita buruk yang mengungkapkan murid-murid hanya menginginkan ijazah, tapi masa bodoh dengan cara memperoleh ilmunya, maka semestinya fakta ini tidak boleh terjadi pula di kalangan guru.

Tetapi kenapa ada kejadian 1.820 orang peserta sertifikasi guru dalam jabatan yang terancam diturunkan pangkatnya karena dinilai telah melakukan kecurangan? Bukankah dengan ini bisa menjelaskan serendah apa kadar mutu mereka sebagai guru?

Ampun guru, barangkali pemberitaan itu dan pemberitaan lainnya umumnya sangat menyakitkan, tetapi harus bisa diterima sebagai sebuah kenyataan.

Atau kalau mau berkilah, gunakan argumen Doni Koesoema A, bahwa pendidikan bukan obat mujarab bagi berbagai macam persoalan yang dihadapi bangsa ini. Meski demikian, dengan mendesain kebijakan pendidikan secara baik dan sinambung, hal itu mampu memberi sumbangan yang bermakna bagi perubahan tatanan masyarakat.

Persyaratan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Kuota 2010

Download aturan yang lengkap, di sini.

1. Persyaratan Umum
1. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk guru Agama yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk guru bidang studi umum yang memiliki NIP 13) diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Departemen Agama. Sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007.
2. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan formal yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pengawas satuan pendidikan yang dapat mengikuti sertifikasi guru adalah pengawas yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 1 Desember 2008 (PP No 74/2008 Pasal 67).
3. Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
4. Belum memasuki usia 60 tahun.
5. Memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

2. Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio
1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
2. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 4 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru. (Contoh perhitungan masa kerja lihat urutan prioritas penetapan peserta)
3. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah:
1. mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
2. mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

3. Persyaratan Khusus untuk Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung
1. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
2. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

Lebih lengkapnya, klik di sini.

Kecelakaan-kecelakaan di Lintasan Sejarah Guru Swasta (Kecelakaan Kedua)

Ketika hampir seluruh guru swasta berfokus pada perjuangan menggugat PP 48/2005, diluncurkanlah program sertifikasi guru dalam jabatan, mulai tahun 2006. Di awal pelaksanaannya program ini sama sekali tidak menyentuh guru swasta. Tapi, sekali lagi, mereka diam, dan terjadilah kecelakaan kedua itu.

Ampun pemerintah, apabila program sertifikasi guru itu terkait dengan upaya kalian  meningkatkan kesejahteraan guru melalui penilaian dokumen portofolio keprofesiannya, maka semestinya tidak boleh ada diskriminasi dalam memberikan kesempatan untuk memperolehnya. Harus disamakan kuota bagi guru swasta maupun guru PNS, sehingga peluang mereka sama.

Tetapi sampai dengan kuota tahun 2009 pun porsi kepesertaan guru swasta hanya diberikan maksimal 25% dari seluruh peserta. Dan sekali lagi, dari kacamata tunjangan profesi pendidik yang bakal mereka terima lewat rekening bank setelah lulus sertifikasi guru itu, maka pembagian lembaran-lembaran peningkatan kesejahteraan justru banyak  disebarkan ke guru PNS, yang notabene sudah lebih dahulu memiliki rata-rata penghasilan jauh di atas guru swasta.

Tetapi, guru swasta tidak melihat diskriminasi tersebut, karena mereka masih terus diselimuti kegelapan, dan tetap menganggap perjuangan ke arah permintaan penambahan kuota kepesertaan sertifikasi guru dalam jabatan itu kurang urgen dibandingkan porsi lainnya yang lebih menjanjikan, menjadi CPNS. Sehingga gugatan atas PP 48/2005 lebih diutamakan, meskipun keberhasilannya sangat sulit dibayangkan

Meskipun demikian, guru swasta cukup banyak berbuat. Tak kurang dari dua kali Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Guru Swasta digelar di Yogya. Dan hasilnya adalah kesepakatan nasional melahirkan IGPSS (Ikatan Guru dan Pegawai Sekolah Swasta) Indonesia berpusat di Yogya. Terakhir kali di tahun ini guru swasta melaksanakan Rakornas ketiga di Slawi, Tegal, pada 27 Desember 2009.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, dalam waktu dekat guru swasta berkehendak beraudiensi dengan DPR RI menyoal RPP terbaru tentang Seleksi Tenaga Honorer untuk Diangkat Menjadi CPNS, yang bakal menggantikan PP 48/2005 dan perubahannya di PP 43/2007. Untuk itu, sederet usulan revisi terhadap RPP terbaru itu telah mereka siapkan dan matangkan baru-baru ini, tanggal 3 Januari 2010 di kantor pusat IGPSS Indonesia, Wates, Yogya,  dalam sebuah rapat pimpinan.

Namun, seandainya perjuangan guru swasta kali ini juga mengalami kegagalan seperti usaha mereka terhadap PP 48/2005, bukankah ini akan berubah menjadi kecelakaan ketiga? Maka tidak mengherankan jika mereka juga menyiapkan rencana serangkaian aksi, tidak hanya unjukrasa, atau mogok mengajar, tetapi juga tuntutan melalui jalur hukum.

Materi Download Sertifikasi Guru Kuota 2010 Diknas Depag| Jalur Portofolio dan Pendidikan| Inpassing Guru Bukan PNS

Menjadi tahu terlebih dulu akan apa yang hendak dijalani, sebelum menerima sosialisasi dari Diknas atau Depag, seperti penyelenggaraan proses sertifikasi guru 2010 dalam waktu dekat ini, memerlukan kelincahan tersendiri.

Namun itu mudah, apabila Anda rajin mendownload materinya, dari sumber resminya di sini (sergur) dan di sini (inpassing) sbb:

1.Buku 1 tahun 2010 Pedoman Penetapan peserta  (ukuran file: 980 KB).
2.Format A1 Sertifikasi Guru tahun 2010 (ukuran file: 144 KB).
3.Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru & Pengawas (ukuran file: 167 KB).
4.Kepmendiknas Nomor 015/P/2009 (ukuran file: 1928 KB).
5.Surat Untuk Dinas Pendidikan Perihal Guru yg Tidak Memenuhi Syarat Beban Mengajar (ukuran file: 263 KB).
3.Permendiknas no 39 thn 2009 (ukuran file: 2272 KB).
4.PEDOMAN PENYALURAN TUNJ PROFESI GURU (ukuran file: 71 KB).
5.Surat Dirjen perihal Perbaikan Data Penerima SK Tunjangan dilaksanakan di dinas Provinsi (ukuran file: 295 KB).
6.Surat Dirjen Perihal Tunjangan Bagi Pengawas (ukuran file: 549 KB).
7.PP no 41 Tahun 2009 Tunj Profesi Guru & Dosen, Tunj Khusus Guru & Dosen, Tunj Kehormatan Profesor (ukuran file: 1444 KB).
8.PEDOMAN PEMBERKASAN TUNJ PROFESI GURU (ukuran file: 733 KB).
9.PEDOMAN SUBSIDI KUALIFIKASI GURU (ukuran file: 445 KB).
10.Permendiknas Nomor 8 tahun 2009 (ukuran file: 1727 KB).
11.Permendiknas Nomor 10 tahun 2009 (ukuran file: 1130 KB).
12.Permendiknas Nomor 018_P_2009 (ukuran file: 947 KB)
13.PP Nomor 74 tahun 2008 (ukuran file: 242 KB).
14.Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008 Nomor 72 Tahun 2008 (ukuran file: 642 KB).
15.Pemendiknas Nomor 36 tahun 2007 (ukuran file: 669 KB).
16.Pemendiknas Nomor 47 tahun 2007 (ukuran file: 1427 KB).
17,Surat Edaran Bersama (ukuran file: 161 KB).
18.Kepmendiknas 056_P_2007 (ukuran file: 1495 KB).
19.FORMAT A1 versi pdf (ukuran file: 107 KB).
20.LEAFLET
brosur sertifikasi 3 (ukuran file: 104 KB).
brosur TPG 3 (ukuran file: 355 KB).

Terimakasih, semoga bermanfaat dan barokah.