PENDATAAN GTT/PTT DI BANTUL |Pendataan Bukan Jaminan Jadi PNS Lho….

Laporan wartawan KOMPAS Eny Prihtiyani

Selasa, 24 Agustus 2010 | 17:10 WIB
BANTUL, KOMPAS.com – Meski pemerintah melakukan pendataan seluruh guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), bukan berarti mereka akan dijamin menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Data yang terkumpul akan diserahkan ke pusat sebagai kajian. Hasilnya belum ditentukan apakah akan diangkat menjadi PNS atau tidak.

“Pendataan harus selesai tanggal 24 September mendatang. Di tingkat bawah, informasi seputar pendataan ditangkap sebagai sinyal jaminan diangkat PNS. Padahal semuanya belum ada kepastian. Kami khawatir banyak GTT dan PTT yang frustasi jika hasilnya tidak sesuai harapan mereka,” kata Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Sahari, Selasa (24/8/2010).

Menurutnya, pendataan diinstruksikan oleh badan kepegawaian daerah (BKD) untuk sinkronisasi data. Sebelumnya, BKD sudah mengantongi data GTT/PTT berdasarkan pembayaran insentif tiap bulan. Data versi BKD kemudian akan dicocokan dengan hasil pendataan yang dilakukan dinas pendidikan

23 responses to “PENDATAAN GTT/PTT DI BANTUL |Pendataan Bukan Jaminan Jadi PNS Lho….

  1. ass..
    pak bagaimana dengan nasib saya. saya dalam pendataan sesuai se menpan no 5 th 2010 kmrn, saya masuk dalam kategori 1. nama saya sudah dipublikasikan oleh bkd setempat. saya mau tanya apakah saya sudah pasti menjadi cpns atau tidak?? trimakasih atas jawabannya.
    wassalam.

    • siapa yang tahu? pasti cuma BKD, maka silahkan merapat ke sana, terimakasih

      • setiap saya ke bkd saya selalu tanya pada mereka, ada 2 pendapat yaitu yang 1 bilang ‘berdoa saja sambil bismillah semoga ikut dalam th ini karena anda sesuai kategori 1’ dan jwban yang satunya bilang ‘ mantap saja karena anda sudah masuk kategori 1, tetap berdoa karena menunggu hasil dari menpan’. Sebenarnya yang menentukan ‘katut’ cpns itu sapa sih? dan bagaimana menurut bapak ttg tanggapan mereka? trimakasih jwbannya.

      • yang menentukan tentunya yang berwewenang melaksanakan atau memainkan aturan mainnya, terimakasih Indah

      • oia pak, klo menurut atasan saya yg kmrn ikut rapat sosialisasi pendataan di bkd sebelum mlakukan pendataan, katanya saya ikut dlm pdataan n masuk kategori 1 dan benar itu sudah terjadi. tapi saya kurang mantap, saya konsultasikan dgn atasan saya n atasan saya memberi kemantapan klo saya pasti diangkat krn sudah masuk kategori 1. pak yg dimksdkan bpk dengan “yg berwewenang melaksanakan atau memainkan aturan mainnya” itu sapa??? trimakasih jwbnnya..

  2. Assalamu’alaikum Wr.Wb.
    Saya ingin bertanya:
    1. Apakah kami-kami yang honorer APBD/APBN di atas bulan Januari 2005 tidak terakomodir pada SE Menpan No.5 Tahun 2010 atau PP lainnya?? Padahal kami telah bekerja dari tahun 2005 sampai dengan sekarang tanpa terputus-putus.
    2. Apakah kami Honorer APBD/APBN tidak diakui oleh BKN/Pemerintah?? Sedangkan kami memang betul-betul bekerja pada Pemerintah, diakui oleh daerah kami, nama kami juga resmi terdaftar di BKD, dan kami dibiayai oleh APBD/APBN cuma satu syarat yang tidak cukup, karena kami honorer APBD/APBN di atas bulan januari 2005, tapi SK kami terbit sebelum terbitnya PP honorer.
    3. Apakah SK Walikota yang kami terima dari Tahun 2005 tidak berarti apa-apa bagi BKN/Pemerintah pusat karena tidak termasuk dalam kriteria SE Menpan No 5 tahun 2010??
    4. Dalam SE Menpan no 5 Tahun 2010 tertulis “Apabila sampai tanggal 31 Agustus 2010 formulir pendataan tenaga honorer. daftar nominatif beserta softcopy (compact disk) dan formulir data belum diterima oleh BKN, maka Instansi tersebut dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak dapat mengusulkan tenaga honorer kembali”. Bagaimana kami bisa jadi PNS dikemudian hari karena pernyataan SE menpan tersebut yaitu tidak mengakui adanya honorer lagi setelah pendataan terakhir ini. Bagaimana nasib kami??
    5. Berarti kami tidak masuk dalam kriteria manapun baik Honorer APBD/APBN ataupun honorer non APBD/APBN walaupun kami benar-benar Honorer APBD/APBN memiliki SK Bupati/Walikota, hanya karena di atas januari 2005 kami tidak diakui oleh BKN walaupun SK kami terbit sebelum keluar PP honorer Tahun 2005. bagaimana nasib Kami??
    6. Berarti kami tahun ini dan tahun depan juga tidak akan terangkat PNS karena tidak diakui oleh BKN/Pemerintah Pusat dikarenakan bukan 1 januari 2005. bahkan kemungkinan juga kami akan diberhentikan oleh daerah karena tidak diakui oleh BKN. Untuk Lewat PNS dari jalur Umum sungguh Seperti Api jauh Dari Panggang… harus punya uang untuk sogok baru lewat PNS. Bagaimana nasib kami??
    7. BKN/Pemerintah berpedoman pada PP 48 Tahun 2005 dan PP 53 Tahun 2007. Tetapi di dalam isi kedua PP tersebut tidak ada menyebutkan tentang tenaga honorer non APBD/APBN (kategori II) yang harus diangkat. Tapi kenyataannya di dalam SE menpan No 5 Tahun 2010 menyebutkan bahwa tenaga honorer non APBD/APBN akan diangkat bila bekerja 1 Janauari 2005. Dimana SE menpan itu merupakan harga mati bagi tenaga honorer. Yang menjadi pertanyaan kenapa bisa yang diangkat itu tenaga honorer yang non APBD/APBN?? Kalau mereka yang non APBD/APBN saja tidak tercantum dalam PP 48 Tahun 2005 dan PP 53 tahun 2007 kenapa mereka bisa pemberkasan dan akan diangkat pada tahun 2011 dan juga masuk dalam SE Menpan no 5 tahun 2010 yaitu kategori II?? Berarti BKN/Pemerintah tidak berpedoman pada PP 48 dan PP 53, berarti tenaga honorer APBD/APBN tahun 2005 dengan tmt di atas januari 2005 bisa juga pendataan. Karena kami tenaga honorer APBD/APBN yang benar-benar diakui oleh pemda, Cuma beda masa kerja saja bukan 1 januari 2005. Mohon pemerintah mempertimbangkan nasib kami karena berdasarkan uraian kami di atas, karena SE Menpan no 5 tahun 2010 tidak berpedoman pada PP 48 dan PP 53.
    8. Menyedihkan sekali nasib kami ini… mengantongi SK Honorer APBD dari Bupati/Walikota Tahun 2005 di atas bulan januari tapi tidak diakui oleh BKN/Pemerintah Pusat, apalagi kami tidak termasuk dalam kategori I dan II, berarti kami ini dipandang oleh BKN/Pemerintah Pusat adalah honorer illegal atau tidak resmi. Kami mohon pertimbangan dari bapak/ibu yang berwenang dan Tolonglah nasib kami ini…….
    9. Terima kasih…… Wassalam…..

    intan_sarie85@yahoo.co.id

  3. ass..
    pak mau tanya. saya sudah masuk pendataan sesuai se menpan no.5 th 2010, saya masuk kategori 1 dan sudah dpublikasikan oleh BKD setempat. apakah saya sudah pasti diangkat cpns.

  4. WADUHHH… BKD dan BKN jadi seperti Dewa Bro…. semua-semua ada ditangan BKD dan BKN.
    makin makmur saja tu orang-orang di BKD dan BKN jadi D.. E.. W.. A.. P.. N .. S ..

  5. Pola rekrutmen CPNS makin membuat saya kecewa, tidak semakin mendekati ideal tapi malah amburadul. Pengangkatan honorer contohnya. Seharusnya penuntasan honorer pd tahun 2009 dijadikan yg terakhir, bukan malah membuka kembali dengan adanya pendataan honorer. Hal ini akan terus memicu penambahan honorer karena mereka melihat peluang diangkat CPNS tetap ada. Imbauan larangan pengangkatan honorer baru pun dianggap angin lalu. Pertanyaannya, sampai kapan tuntutan honorer utk diangkat d CPNS ini berhenti. Selama pemerintah tidak tegas dg menghentikan pengangkatan honorer, negara akan tetap tersandera permasalahan honorer.
    Saya berkeyakinan rekrutmen lewat CPNS lwt tes umum adalah cara yg ideal. Tes umum memberikan kesempatan putra2 terbaik utk mjd pegawai pemerintah maupun guru. Smua mempunyai kesempatan yg sama baik honorer, guru swasta maupun anak tukang becak. Cara inipun bisa menjadi strategi pengangkatan kemiskinan. Saya yg notabene anak seorang penjahit yg tidak mempunyai koneksi utk menjadi honorer pun bisa menikmati kesejahteraan pegawai negeri. Namun sangat disayangkan prosentase seleksi umum hanya 30% dibanding dari honorer yg 70%.
    Yang membikin saya frustasi lagi, banyak penguasa daerah yg menyelewengkan seleksi CPNS lwt tes umum dg menjual kursi CPNS hingga puluhan juta rupiah spt yg terjadi di daerah saya. Kata seorang teman, “paling sial di indonesia itu rakyat kecil yg pengen jadi PNS. Cita2 jadi PNS lwt honorer gak mungkin karena gak punya koneksi”. Lwat tes umum hanya mimpi, gak kuat bayar upeti. Duh…!

  6. ass..
    pak saya sudah selalu merapat ke bkd dan alhamdulillah jwbn bkd ‘mantap saja dan optimis’, serta bkn akan turun lgsg ke daerah melakukan pengecekan. tp pak ada yang mau saya tanyakan perihal PP dan SE Menpan, sepengetahuan saya PP itu disahkan dulu baru surat edaran dari menpan dikluarkan tapi untuk kali ini kenapa SE dl yg kluar sedangkan PP belum disahkan. menurut bapak bgmn?? trimakasih jwbnya.
    wass…

  7. pak adakah info lagi ttg honorer???

  8. Wah honorer bantul meledak,semua ngaku2 sk sebelum 2005,pake ijasah smu,mantap pokoke.baik hati tenan kepala sekolahe

  9. Betul mbal intan nasib kita sama karena memiliki sk stlh januari sebelum PP48 TH 2005 TERBIT…TLG perhatikan nasib kami para pemimpin,..karena kami tlh memiliki masa kerja hampir 6 th……tlg…kami…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s